TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok penentuan tarif ojek online. Menteri Perhubungan Budi Karya mengakui sedang mencari solusi dalam penentuan tarif ojek online.

”Pemerintah nanti mencarikan solusi terbaik. Sementara, saya dengar ojek online di Makassar katanya setuju dengan tarif Rp 2.500/km. Ini kami bicarakan, paling tidak hari Senin atau Selasa pekan depan lah diputuskan,” kata Menteri Budi usai meninjau Makassar New Port, Rabu (20/3/2019).

Terpisah, Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengingatkan agar dalam penentuan tarif ojek online sebaiknya juga mencegah terjadinya perang tarif atau predatory pricing.

”Itu jangan sampai ada predatory pricing atau harga memakan yang lain (pesaing) ini kan cuma kuat-kuatan uang saja dari pemodal,” katanya.

Lana mengakui bila konsumen lebih nyaman dengan tarif ojek online yang murah. Hanya dia mengingatkan konsekuensi dari tarif rendah adalah pihak aplikator yang mensubsidi.

Baca: Kemenhub Harap Aturan Ojek Online Ciptakan Persaingan Sehat GOJEK-Grab

”Kalau yang online kan mereka ada yang bakar uang, investor yang mau tanam modal untuk berkompetisi, tapi kan kasihan yang di luar mereka,” terangnya.

Maka itu, Lana mengusulkan agar pemerintah mencari titik tengah.

”Saya tidak tahu berapa tarif yang pas. Tapi kalau konsumen dikasih pilihan relatif semua sama, nanti mereka (industri) tinggal cari kelebihannya apa lewat kreativitas apa yang ditawarkan,” paparnya.

Di samping itu, Lana juga menyarankan agar tarif ojek online tidak disamakan dengan konvensional karena menjadi kurang kompetitif alias kemahalan.

Terlebih industri ride-hailing terbilang baru. Maka itu, mesti dibantu agar aspek itu tidak mungkin terjadi.

"Kalau memang mau, kan gini ada konvensional dan online, jumlahnya sangat besar supplynya banyak, jadi tidak ada salahnya kalau konvensional diturunkan ojek online dinaikan. Jadi dicari titik harga yang menarik buat semua, tinggal terserah konsumen saja, mau yang konvensional atau online biar relatif sama," tukasnya.