Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengembangan Blok Masela Tunggu KPK

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta KPK mengawasi pengembangan Blok Masela.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pengembangan Blok Masela Tunggu KPK
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. (Theresia Felisiani/Tribunnews.com) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah belum menyetujui rencana pengembangan (PoD) Blok Masela.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek tersebut demi mencegah terjadinya korupsi.

Namun demikian, Luhut meminta pengawasan yang dilakukan KPK tidak memperlambat pengembangan Blok Masela.

"Mereka tidak boleh lama-lama. Jangan juga pencegahan itu malah nanti jadi memperlambat," kata Luhut, Rabu (3/7).

Luhut mengatakan, pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia, telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut.

Baca: KASN Bakal Laporkan Kemenag ke Presiden atas Pengangkatan Haris

Baca: Saingi Indonesia, Timnas Malaysia Akan Pakai Dua Pemain Naturalisasi Baru

Baca: Berkas Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal Kivlan Zen Dilimpahkan ke Kejaksaan Pekan Ini

Dengan begitu, penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini.

"Masih menunggu itu saja yang terakhir, soal KPK, itu menunggu proses. Saya pikir bisa sebenarnya minggu ini, yang lain kendalanya sudah tidak ada," kata Luhut.

BERITA REKOMENDASI

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta KPK mengawasi pengembangan Blok Masela.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengawasan yang diminta oleh SKK Migas terkait biaya pengembangan.

Sebab, proyek tersebut masih menggunakan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery.

Artinya, bagi hasil memperhitungkan biaya pengembangan yang harus diganti pemerintah.

"Yang crucial kan biaya pengembangannya, karena jadi cost recovery, ada procurement barang dan jasa. Padahal kalau development cost irit atau hemat, ujungnya kan bagian pemerintah lebih banyak," ujar Pahala pekan lalu.


Estimasi biaya investasi Blok Masela memang cukup tingggi, berkisar US$ 18-20 miliar. Ini karena pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang LNG di darat dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan gas pipa sebesar 150 mmscfd.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas