Kementerian BUMN Disarankan Minta Bantuan KPK saat Saring Direksi Perusahaan BUMN
Peran KPK ini penting untuk menyaring dan atau memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho memberi saran kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam memilih direksi perusahaan.
Menurutnya, peran KPK ini penting untuk menyaring dan atau memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi.
"Dulu Pak Jokowi minta masukan ke KPK untuk angkat menteri. Jadi orang-orang ini di stabilo merah atau hijau. Saya pikir perlu Kementerian BUMN menempatkan perwakilan pihak KPK," kata Emerson saat diskusi di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Baca: KPK Kecewa Berat Atas Kasus Suap yang Menjerat Jaksa di Yogyakarta
Emerson mengusulkan penempatan KPK secara prioritas pada perusahaan BUMN yang menjadi langganan praktik korupsi agar kegiatan bisnisnya berlangsung sehat dan praktik korupsi tidak terulang.
"KPK punya ide wacana menempatkan orang supaya BUMN berjalan dengan baik dan memiliki integritas.”
“BUMN punya langganan korupsi itu bisa tuh melibatan KPK, tak hanya penindakan tapi mencegah BUMN ini jatuh ke lumpur yang sama," tandasnya.
