Karena itu Dwi Andreas menyayangkan sikap adanya petani yang ditangkap karena menyebarkan benih padi unggul.

Sebab, secara aspek hukum, mereka tidak melakukan pelanggaran.

Bahkan petani Aceh yang menanam padi IF8 pendapatannya bertambah, selain karena produktivitasnya hampir dua kali lipat varietas lainnya harga gabah IF8 dibeli Rp 1.000/kg lebih tinggi dari gabah lainnya.

Dwi Andreas mengungkapkan, kasus penangkapan petani karena memproduksi dan menyebarkan benih unggul pernah terjadi tahun 2005-2017. Saat itu ada belasan petani yang mengembangkan jagung hibrida mendapatkan masalah hukum.

“Pemerintah juga harus melihat cepatnya petani mengadopsi varietas IF8 menjadi pelajaran. Selama ini tidak ada varietas padi atau tanaman pangan yang dalam 1 tahun diadopsi sedemikian cepat,” katanya.

Dwi Andreas menegaakan, seharusnya pemerintah mendorong dan mendukung petani yang menghasilkan benih unggul. Selain itu harus diakui “penilai varietas” yang sesungguhnya adalah petani.

Varietas yang tidak bisa diterima petani misalnya karena tidak tahan hama dan/atau penyakit, produksi rendah atau tidak memiliki karakter unggul lainnya pasti akan ditolak petani dan tidak pernah lagi dikembangkan. Petani kecil yang berjejaring dalam AB2TI memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah yakni untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Apalagi benih yang dihasilkan berasal dari dalam negeri, bukan impor.

Dwi Andreas juga melihat proses sertfikasi benih oleh pemerintah cukup lama hingga 4 tahun. Kemudian untuk mendapatkan ijin edar masih perlu 2 tahun lagi. Belum lagi persyaratan untuk bisa mengedarkan, petani harus mempunyai badan usaha resmi.

“Untuk pendaftaran varietas tanam serta mendapatkan ijin edar bagi petani akan sangat sulit dan berat, dengan biaya yang sangat tinggi,” katanya.