TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, salah satu fokus pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.

Angka itu meningkat 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di 2015 sebesar Rp 390,3 triliun.

Lantas buat apa saja anggaran sebesar Rp 505,8 triliun itu?

"Beri beasiswa dari kelompok keluarga miskin, sampai SMP SMA, Jokowi-Ma'ruf dalam kampanyenya memberikan KIP Kuliah, agar kelompok anak tidak mampu tidak terjebak di dalam kemiskinan antargenerasi," kata Sri Mulyani di Capital Market Summit & Expo 2019 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan tidak hanya masuk ke Kemendikbud, melainkan juga Kementerian PUPR untuk bangun sarana sekolah, Kominfo untuk membangun satelit, akses internet dan lainnya.

"Kami berikan juga pengurangan pajak, super deductible tax, itu untuk riset, vokasi, dan lain-lain, itu bisa sampai 300 persen pemotongannya. Ini digunakan untuk perbaiki proses bisnis dan produk, serta bisa meningkatkan kualitas SDM," jelas dia.

Selain itu, ada beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk puluhan ribu pelajar dan santri baik di kota maupun desa di seluruh Indonesia.

Pada 2020, lanjutnya, juga akan ada inisiasi anggaran riset dan perbaiki kualitas universitas agar bisa masuk ranking 100 dunia beserta dana kebudayaan.

"Ini semua dari sisi belanja, insentif, dan sektor-sektor yang bisa berperan bagi perbaikan kualitas SDM," sebutnya.

Baca: Viralkan Lagu Location Unknown, Gempi Dapat Undangan Khusus Dari Honne

Baca: Download MP3 Lagu Berjudul Juragan Empang - Mutia Ayu, Istri Glenn Fredly Lengkap dengan Lirik

Selain dana pendidikan, anggaran itu digunakan untuk gaji guru, beasiswa, sertifikat guru, vokasi.

"Tahun depan juga akan ada Rp10 triliun untuk Kartu Pra Kerja, untuk dua juta yang akan kerja, pindah kerja, lay off. Itu bisa dapat kesempatan untuk re-training. Sebagian besar akan diberikan kepada para pemberi training yang bukan berasal dari pemerintah," tutur Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.