TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para warganet tanah air getol melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit.

Menurutnya, minimnya informasi mengenai kelapa sawit telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu termasuk kekuatan asing untuk terus merongrong komoditas penyumbang devisa ekspor nonmigas tersebut.

Misbakhun menyampaikan ajakannya saat menjadi pembicara pada peluncuran kampanye #SawitBaik yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta, Senin (16/9/2019) kemarin.

Misbakhun adalah pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan. Ia menegaskan, penting untuk menjelaskan fakta-fakta baik mengenai industri kelapa sawit kepada masyarakat.

Menurut Misbakhun, upaya mengampanyekan hal-hal positif tentang sawit bisa dilakukan melalui media sosial (medsos). Politikus yang aktif di Twitter itu mengatakan, medsos telah menjadi media penyebaran berita negatif tentang sawit dan membuat citra buruk tentang Indonesia.

"Saya sangat senang Kemenkominfo meluncurkan kampanye #SawitBaik. Sejatinya pertarungan lewat medsos sehingga opini bisa dilawan karena Indonesia salah satu kekuatan di dunia pengguna medsos," politisi Partai Golkar ini menjelaskan.

Baca: Pemerintah Harus Segera Keluarkan Peraturan Teknis Moratorium Sawit untuk Menghadapi Uni Eropa

Mantan pegawai negeri Kementerian Keuangan itu menegaskan, kampanye negatif tentang sawit harus harus dilawan. Sebab, ada pihak-pihak yang melakukan perang dagang terhadap sektor kelapa sawit di tanah air.

Salah satu bentuk kampanye negatif tentang sawit yang selama ini digaungkan adalah menggembar-gemborkan industri tanaman penghasil minyak itu telah menyebabkan deforestasi, kebakaran, membunuh orang utan dan merusak gambut.

"Akibat dari kampanye negatif itu, harga tandan buah segar sawit selama beberapa waktu terakhir sangat rendah, yang berimbas terhadap kehidupan petani," ujarnya.

Wakil rakyat yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu menjelaskan, informasi yang tidak akurat tentang sawit tidak hanya beredar di dalam negeri. Sebab, di mancanegara pun ada kampanye negatif tentang sawit.

Akibatnya, produk sawit Indonesia menghadapi resistensi di luar negeri. Karena itu Misbakhun mengajak berbagai pihak khususnya yang melek medsos untuk memperluas kampanye mengenai hal-hal positif tentang kelapa sawit.

Baca: FGD “Indonesia Menuju B-50 Kelapa Sawit” Bahas Seputar Wacana Program Biodiesel 50 Persen

"Mereka (pesaing) ingin ekonomi Indonesia tidak kuat sehingga hutang dan bergantung dengan mereka, padahal sawit mampu membantu mengentaskan kemiskinan," kata Misbakhun.

Sawit, lanjut dia, adalah satu-satunya komoditas ekspor yang dikenai bea keluar. Misbakhun menambahkan, Indonesia saat ini merupakan negara penghasil sekaligus konsumen terbesar minyak sawit.

Anggota DPR yang membidangi keuangan dan perpajakan itu memerinci, sekitar 60 persen kebun kelapa sawit dikelola petani. Hanya saja 90 persen di antaranya belum mengantungi izin.

Baca: Guru Besar IPB: Langkah BPOM Tangani Produk Minyak Sawit Sudah Tepat

Namun demikian pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam industri kelapa sawit agar memenuhi standar keberlanjutan, di antaranya dengan mandatory sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Pemerintah juga sangat berhati-hati dalam menerbitkan izin pembukaan kawasan hutan. Kemenko Perekonomian telah menjelaskan soal itu ke Uni Eropa," kata Misbakhun.