Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

INDEF Khawatir UU KPK Hasil Revisi akan Kurangi Minat Investor Masuk ke Indonesia

Selama ini yang menjadi kendala dan hambatan investasi masuk ke Indonesia adalah ketiadaan kepastian hukum dan ketiadaan kepastian perizinan

INDEF Khawatir UU KPK Hasil Revisi akan Kurangi Minat Investor Masuk ke Indonesia
Tribunnews.com/Gita Irawan
Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati usai diskusi bertajuk "Urgensi Pemberantasan Korupsi Bagi Perekonomian, Investasi, dan Perbaikan Fiskal di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (18/9/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com/Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati khawatir Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi revisi akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dia menilai selama ini yang menjadi kendala dan hambatan investasi masuk ke Indonesia adalah ketiadaan kepastian hukum dan ketiadaan kepastian perizinan.

Baca: Massa Pendukung Revisi UU KPK Gunakan Almamater Polos Saat Unjuk Rasa

Ia menilai, ketiadaan kepastian perizinan disebabkan adanya ruang permainan pemegang kekuasaan perizinan sehingga potensi abuse of power sangat besar.

Menurutnya, selama ini lembaga yang bisa mencegah adanya abuse of power itu adalah upaya penegakkan hukum, terutama yang selama ini dilakukan oleh KPK.

Ia mencontohkan, dengan dilakukan penyadapan terhadap pejabat publik oleh KPK maka hal itu bisa mengurangi peluang para pejabat publik untuk berani mempermainkan kekuasaannya terutama dalam hal memberikan fasilitas yang berujung pada rente ekonomi.

"Kalau publik menilai terjadi pelemahan terhadap kewenangan KPK maka ini yang kita khawatirkan akan menyurutkan minat investor untuk masuk. Kenapa? Karena mereka akan melihat semakin tidak adanya kepastian hukum di Indonesia," kata Enny usai diskusi bertajuk "Urgensi Pemberantasan Korupsi Bagi Perekonomian, Investasi, dan Perbaikan Fiskal di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (18/9/2019).

Selain itu, menurutnya selama ini yang menjadi objek temuan KPK adalah adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan negara yang bersumber dari APBN atau APBD yang harusnya berfungsi sebagai stimulus terhadap perekonomian.

Namun menurutnya, jika fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK akan semakin lemah maka potensi untuk efektifitas tata kelola keuangan negara itu akan semakin tinggi.

Ia menilai ada indikasi pelemahan terhadap fungsi KPK dalam penegakan hukum dilihat dari Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR.

Baca: MK Terima Permohonan Uji Materi Revisi UU KPK

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas