Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat membahas anggaran pembelanjaan negara tahun 2020, Rabu (18/09/2019).

Seluruh anggota Komisi V DPR RI sepakat menambahkan anggaran belanja Kemenhub sebesar Rp 441, 5 miliar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan tambahan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembangakan  fasilitas transportasi dibeberapa destinasi sektor pariwisata.

“Dengan adanya tambahan ini menunjukan Komisi V bekerja tidak asal-asalan, mengingat substansi kebutuhan masyarakat sangat banyak.  Apalagi bapak Presiden ingin 5 prioritas bali baru menjadi andalan kita” ujar Menhub.

BMKG mendapat anggaran lebih besar 2x lipat dari anggaran tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 3,056 triliun.

Baca: Imam Nahrawi Tersangka, Bagaimana Nasib Bonus Atlet Bulutangkis yang Jadi Juara Dunia?

“Baru kali ini dalam sejarah BMKG, anggaran kami menembus hingga 3 Triliun. Biasanya hanya setengahnya saja” ujar Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG.

Dengan anggaran tersebut, rencananya BMKG akan melakukan modernisasi sistem teknologi dan instrumentasi peringatan dini tsunami di Indonesia.

Baca: Ada Banyak Kenangan Bersama Ashanty, Anang Hermansyah Rela Rumah Mewahnya Dijual

“Anggaran ini digunakan utk monitoring dan prakiraan dini cuaca atau untuk keselamatan penerbangan agar info kami lebih cepat, tepat, dan akurat diseluruh wilayah nusantara” ujar Kepala BMKG

Kementerian PUPR mendapat anggaran sebesar Rp 120, 217 triliun, adapun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapat anggaran Rp 3, 497 triliun, BNPB mendapat Rp 2, 253 triliun, dan BP-BPWS mendapat Rp 215 miliar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap Komisi V DPR RI bisa terus mengawal pelaksanaan program anggaran tahun 2020.

“Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kerjasama yang telah terjalin selama ini” ujarnya

Raker dengan Komisi V DPR ini dihadiri pejabat dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Basarnas dan (BP-BPWS).