TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Santer disebut Erick Thohir, eks Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf bakal mengisi pos Menteri BUMN.

Padahal sebelumnya Erick pernah menegaskan jika dirinya tak tertarik masuk kabinet.

Bila benar Erick yang jadi Menteri BUMN, ini patut disayangkan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan itu di Jakarta, Minggu (13/10/2019) karena khawatir muncul conflict of interest.

Dia mengusulkan Jokowi memilih calon yang bebas dari kepentingan untuk posisi Menteri BUMN.

Baca: Gerindra Hampir Dipastikan Gabung ke Kabinet, Begini Pendapat Pengamat

Hal yang sama berlaku kepada calon menteri lainnya yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

Menurut Ujang, biasanya Kementerian BUMN itu diisi oleh orangnya presiden atau oleh kader partai pemenang.

Maka jika Erick Thohir yang akan diplot menjadi Menteri BUMN itu memang hak Jokowi karena memang hak prerogatif presiden.

"Namun jika Erick Thohir jadi Menteri BUMN akan menimbilkan conflict of interest. Akan terjadi benturan kepentingan. Karena dia seorang pengusaha. Dan saudaranya, atau kakaknya, juga perusahaannya selama ini diduga kerap berhubungan  bisnis dengan BUMN," kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Ditambahkannya, jika memang Jokowi hendak memasukan mantan ketua tim suksesnya di kabinet, janganlah di Kementerian BUMN. Erick lebih cocok di pos kementerian lain misalnya jadi Menpora.

"Kasih saja jabatan Menteri BUMN ke kalangan profesional yang bersih. Ini kan di BUMN banyak masalah. Banyak kerugian. Satu persatu BUMN akan terbuka borok dan kebangkrutannya. Jadi perlu menteri yang berintegritas dari kalangan profesional untuk memperbaiki BUMN-BUMN yang sekarat," kata Ujang.

Pendapat tidak jauh beda diungkapkan Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo.

Karel menyarankan, untuk posisi Menteri BUMN, seharusnya Presiden mempertimbangkan sosok yang tepat.

Kata dia, yang pegang posisi Menteri BUMN haruslah sosok yang seminimal mungkin memiliki benturan kepentingan antara dirinya, keluarga dan usahanya dengan kepentingan kementerian BUMN tersebut.

"Selain juga sewajibnya menteri BUMN bukanlah anggota, kader atau terafiliasi dengan parpol tertentu. Karena ini rentan menjadikan BUMN sebagai sapi perah mereka," ujarnya.