Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Jasa Marga Regional JabodetabekJabar Division Head, Reza Febriano menjelaskan penanganan truk bermuatan Over Dimension Over Load (ODOL) disikapi serius.

Menurutnya, truk ODOL berdampak ganda selain merusak kontur jalan tol juga menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas serta penyebab kemacetan.

"Upaya penindakan truk ODOL di seluruh ruas jalan tol terindikasi masih 40-50 persen," ucap Reza.

Penertiban truk ODOL dilakukan secara konsisten berkerjasama dengan regulator Kemenhub, PUPR, dan penindak hukum Dirlantas Polda Metro Jaya.

"Pelanggar yang terbukti ODOL langsung ditilang oleh petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kendaraannya kemudian diamankan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi sempat menyaksikan langsung proses penimbangan truk bermuatan over dimension dan over load (ODOL) di jalan tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (22/9/2019).

Baca: Penertiban Truk ODOL Bisa Genjot Bisnis Angkutan Barang

Menteri Budi didampingi Dirjen Darat Budi Setiyadi dan Direktur Operasional Jasa Marga Subakti Syukur mendapati sejumlah truk terbukti melanggar aturan muatan kendaraan besar.

“Sudah terbukti dari tiga kecelakaan besar terakhir termasuk di Cipularang kemarin disebabkan oleh truk ODOL. Hal ini menjadi perhatian serius, pihak kepolisian juga sigap membantu penahanan STNK truk pelanggar,” urai Menhub.

Namun demikian, Menhub mengatakan jumlah pelanggar ini terus menurun dari beberapa kali rangkaian penimbangan truk ODOL.

“Kami gembira juga karena dari pengawasan tiga hari dalam seminggu. Jumlah pelanggar Truk ODOL menurun dari 70 persen menjadi 40 persen,” ucap Budi Karya.

Pemerintah menargetkan Indonesia akan bebas truk ODOL pada 2021.