Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menilai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menambah lima wakil menteri (wamen) bikin gemuk birokrasi.

Toto menjelaskan, struktur Kementerian BUMN saat ini sudah ada 5 deputi yang membawahi sektoral bidang usaha, sehingga tidak perlu dijabat oleh wamen.

"Kalau ditambah 5 wamen lagi saya kira struktur menjadi sangat gemuk dan terlalu birokratis," ujarnya kepada Tribunnews di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Ia menyarankan agar Erick tetap mempertahankan struktur saat ini dengan bisa menambah 1 wamen yang khusus fokus membawahi badan super holding BUMN.

Menurut Toto, struktur tersebut sebagai masa persiapan dan transisi sebelum nantinya Kementerian BUMN dilebur menjadi super holding BUMN pada 3 hingga 4 tahun ke depan.

"Pada masa transisi ini, fokus deputi pada pembuatan kebijakan. Sementara, wamen pada eksekusi fungsi operasional dan pengawasan BUMN," katanya.

Kemudian, ia menambahkan, pada saatnya setelah masa transisi dirasa cukup maka Kementerian BUMN akan dilebur ke super holding seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

Namun, kalau Erick tetap ingin merealisasikan gagasan didampingi 5 wamen maka fungsi deputi yang bisa ditiadakan.

"Jadi, tidak menambah jenjang birokrasi," pungkas Toto.

Cukup

Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, strategi Menteri BUMN Erick Thohir mau memiliki lima wakil menteri (wamen) tidak masalah.

Arief menjelaskan, lima wamen tersebut bisa membantu Erick dalam melakukan koordinasi terhadap BUMN yang jumlahnya ratusan.

"Terkait 115 BUMN, saya rasa lima wamen sudah cukup untuk membantu menteri BUMN," ujarnya kepada Tribunnews, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca: Gadget Seharga Rp 1,7 Juta Dominasi Iklan Terbanyak di OLX

Baca: Barcelona Era Valverde Jodoh dengan Gol Bunuh Diri di Liga Champions

Menurut Arief, bisa saja dari kelima wamen itu ada yang khusus juga mengurusi masalah sumber daya manusia dan politik ekonomi di BUMN.

Sumber daya manusia, ia menambahkan, bagian paling penting dalam sebuah korporasi dengan kompetensi dan skill yang tinggi akan memberikan nilai tambah bagi BUMN.

"Kompetensi dan skill ini agar nantinya juga bisa menanggapi masalah hubungan industrial di BUMN," kata Arief.

Sementara, mengembangkan BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah butuh politik ekonomi, sehingga bisa menjangkau pasar internasional.

"Dibutuhkan juga adanya politik ekonomi BUMN karena di banyak negara, BUMN itu merupakan bagian dari politik ekonomi negara yang ikut masuk dalam pasar," pungkasnya.

Wamen

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kabinet Indonesia Maju Erick Thohir membutuhkan wakil menteri untuk membantunya mengurusi ratusan BUMN.

Erick bahkan tak menutup kemungkinan wakil menteri BUMN bisa mencapai 2-5 orang.

Menurutnya, kehadiran wamen itu diperlukan guna membantunya mengurus ratusan perusahaan di bawah naungan BUMN.

"Ya kalau 142 (perusahaan di BUMN), bisa dua, bisa tiga. Pak Presiden (Joko Widodo) bilang kalau perlu lima, ya lima dikasih,” kata Erick usai serah terima jabatan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dia juga tak menampik kemungkinan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo sebagai wamennya.

Baca : Besok 25 Oktober CPNS 2019 Buka di sscasn.bkn.go.id, Ini Tahapan & Peryaratan, 40 Tahun Bisa Daftar

Baca : Tak Kunjung Ditelepon Jadi Menteri Apa, Luhut Ternyata Sempat Protes, Begini Jawaban Enteng Praktino

Kartika dinilai sebagai kandidat wamen yang profesional dan lebih muda dibandingkan dia.

“Iya, (Kartika) salah satu kandidat yang saya rasa cukup profesional,” katanya.

Terkait kehadiran wamen di lembaga tersebut, Erick mengaku belum membuat keputusan final, mengingat kementerian BUMN memiliki sekretaris menteri hingga deputi yang fokus mengurusi bidangnya masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut Mandiri Kartika enggan berkomentar banyak soal kemungkinannya menjadi wamen BUMN.

"Belum ada kabar itu, masih isu," ucapnya.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Tiko itu tak menampik bahwa dirinya memang dipanggil ke Istana Negara untuk menemui presiden.

Dia menolak merincikan isi pertemuan tersebut.

"Hanya undangan saja, datang sebagai undangan. Masih gosip itu (penunjukan sebagai wamen)," pungkasnya.