Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Khawatir Memicu Pengangguran, Kantor Menko Perekonomian Belum Sepakati Revisi PP 109/2012

Saat ini industri hasil tembakau tinggal bersisa sekitar 500 perusahaan dari sebelumnya mencapai 2.000 perusahaan

Khawatir Memicu Pengangguran, Kantor Menko Perekonomian Belum Sepakati Revisi PP 109/2012
IMPERIAL COLLEGE
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan belum menyepakati usulan revisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan belum menyepakati usulan revisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan seperti usulan Kementerian Kesehatan.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman menyatakan, pihaknya perlu melihat usulan kebijakan baru tersebut dari berbagai aspek, termasuk dari sisi industri dan penerimaan negara.

"Jadi begini, untuk posisi Kemenko (Perekonomian), kita melihat kebijakan ini dari tiga sisi ya. Dari sisi penerima negara, kita akan bicara juga untuk industrinya. Kemarin, beberapa kali pertemuan dengan pihak inisiator BPOM, Kemenkes, Kemenperin. Kita belum menemukan kata sepakat untuk melakukan revisi sebagaimana yang diusulkan Kemenkes," ungkap Atong Soekirman seperti dikutip dari keterangannya.

Baca : Jelang Penutupan Pendaftaran CPNS 2019, 50 Formasi Pemprov Ini Sepi Peminat, Bahkan Ada Masih Kosong

Atong menjelaskan, dalam rapat yang telah dilakukan di kantor Menko Perekonomian dan dipimpin oleh Deputi Menko Perekonomian, pihaknya telah menyampaikan hal-hal terkait dengan revisi PP 109/2012.

"Jadi belum ada kata sepakat dari beberapa pihak tadi," jelasnya.

Atong menyatakan, saat ini industri hasil tembakau tinggal bersisa sekitar 500 perusahaan dari sebelumnya mencapai 2.000 perusahaan dan kemudian merosot lagi menjadi 1.000 perusahaan.

"Apabila kita mengeluarkan kebijakan yang keliru, ini akan berdampak pada industrinya itu sendiri. Berdampaknya pada tenaga kerja. Di Menko Perekonomian juga melihat sisi tenaga kerja, menyangkut pengangguran dan menyangkut PDB (produk domestik bruto) di daerah dan secara nasional, jadi kemarin itu blm ada kata sepakat," je;asnya.

Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, IHT terus mengalami banyak tekanan dari berbagai sisi, khususnya regulasi yang berlebihan. Baru-baru ini terbit PMK No. 152/2019 berupa kenaikan tarif cukai sebesar 23% dan harga eceran sebesar 35% yang akan diberlakukan mulai Januari 2020.

Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas