Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Khawatir Memicu Pengangguran, Kantor Menko Perekonomian Belum Sepakati Revisi PP 109/2012

Saat ini industri hasil tembakau tinggal bersisa sekitar 500 perusahaan dari sebelumnya mencapai 2.000 perusahaan

Khawatir Memicu Pengangguran, Kantor Menko Perekonomian Belum Sepakati Revisi PP 109/2012
IMPERIAL COLLEGE
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan belum menyepakati usulan revisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan 

Tekanan pada industri ini dikhawatirkan mengancam seluruh mata rantai produksi yang terlibat, mulai dari tenaga kerja dan bisnis di bidang perkebunan, baik itu para petani tembakau dan cengkih; para tenaga kerja pabrikan; hingga pekerja dan pemilik toko ritel; serta lini usaha lain yang terkait.

Selama lima tahun terakhir, terdapat lebih dari 90.000 tenaga kerja pabrikan yang telah mengalami PHK. Angka ini dikhawatirkan akan terus bertambah sejalan dengan ketidakpastian hukum yang membayang-bayangi industri padat karya ini.

Atong menambahkan, PP 109/2012 yang saat ini diberlakukan masih relevan.

Dia menyatakan, Kementerian Kesehatan perlu melihat pasal - pasal yang sifatnya wajib namun belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik pada PP tersebut sebagai prioritas.  Antara lain menyangkut program menurunkan prevalensi anak terhadap rokok.

Sementara itu, Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) M Nur Azami berpendapat, usulan revisi PP 109 akan mengancam eksistensi Industri Hasil Tembakau (IHT), baik dari sisi keberlangsungan usaha maupun penyerapan tenaga kerja.

Dia menyatakan usulan revisi PP 109/2012 belum pernah disosialisasikan kepada stakeholder di sektor IHT dan belum dijelaskan mengenai pasal-pasal yang akan direvisi.

Nur menambahkan, selama ini regulasi tentang produk hasil tembakau sudah cukup ketat di Indonesia karena mengatur promosi produk, iklan, serta tidak menjangkau anak di bawah umur.

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas