Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

BEI Optimistis Relaksasi Pajak Ala Sri Mulyani Bisa Gairahkan Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku optimistis relaksasi pajak ala Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menggairahkan pasar modal.

BEI Optimistis Relaksasi Pajak Ala Sri Mulyani Bisa Gairahkan Pasar Modal
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Karyawan beraktivitas di dekat tayangan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (3/7/2017). Perdagangan IHSG pada pembukaan pertama usai libur lebaran naik 0,29 persen atau 16,89 poin di level 5.846.60. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku optimistis relaksasi pajak ala Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menggairahkan pasar modal.

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya menyambut baik insentif pengurangan PPh untuk perusahaan yang baru go-public (IPO) yaitu tarif 3 persen lebih rendah dari tarif normal selama lima tahun pertama sejak IPO.

Selain itu, juga adanya penghapusan PPh atas dividen baik dari dalam negeri maupun luar negeri, WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan di atas 25 persen tidak akan dikenakan PPh.

Sedangkan, yang kepemilikan lebih kecil dari 25 persen bisa juga bebas PPh asal menginvestasikan kembali dividennya di Indonesia dalam waktu tertentu.

Baca: Beda dari Taspen dan BPJS, BEI Tidak Tahu Kemana Dana Asabri Ditempatkan

"Kalau perpajakan, kita sudah koordinasi. Hari ini Pak Nyoman (direktur penilaian perusahaan BEI) sudah bicara dengan mereka (DJP), ke depannya kita akan kasih relaksasi," ujarnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna menambahkan, program Omnibus Law perpajakan tersebut masih dalam proses.

"Insentif masih proses dan belum beredar. Jadi, kita di bursa akan menunggu dan kita sudah berikan masukan hari ini," katanya.

Menurutnya, kalau insentif pajak ini buat optimis maka pihaknya akan lebih nyaman menerapkannya terhadap calon perusahaan tercatat dan yang sudah tercatat.

"Bursa akan komunikasi apa kebutuhan market dan entrepreneur. Hari ini ada pertemuan, kelanjutannya ada tertulis nanti," pungkas Nyoman.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian alias Omnibus Law Perpajakan.

Dalam rancangan beleid itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada sejumlah pelonggaran perpajakan yang akan diberikan.

Pertama, aturan mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi WP Badan dalam rangka meningkatkan investasi asing langsung (FDI). Omnibus Law bakal memuat penurunan tarif PPh Badan secara bertahap dari yang saat ini 25% menjadi 22% pada 2021-2022, lalu menjadi 20% mulai 2023.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas