Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Alasan Mutunya Turun, Bulog Minta Menkeu Nomboki Tutupi Selisih Harga Jual 20 Ribu Ton Beras

Nilai jual cadangan beras pemerintah bisa saja lebih rendah lagi jika hasilnya tidak dapat dikonsumsi dan menjadi ethanol,

Alasan Mutunya Turun, Bulog Minta Menkeu Nomboki Tutupi Selisih Harga Jual 20 Ribu Ton Beras
Istimewa
Cadangan beras Pemerintah di gudang Bulog. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggung selisih harga jual cadangan beras pemerintah (CBP), yang akan dilelang setelah mengalami penurunan mutu atau terancam busuk.

Saat ini ada 20 ribu ton CBP yang ada di gudang Bulog, menunggu untuk segera dilelang secara umum.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihak Kementerian Keuangan sekarang sedang melakukan penghitungan nilai yang akan dialokasikan untuk selisih harga jual CBP.

"Ini kan CBP, jadi yang tadinya harga Rp 8 ribu per kilo, nanti dijual jadi Rp 5 ribu per kilo. Nah, kekurangannya Rp 3 ribu itu yang nanggung Menteri Keuangan Sri Mulyani," ujar Buwas sapaan akrab Budi Waseso di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, nilai jual CBP bisa saja lebih rendah lagi jika hasilnya tidak dapat dikonsumsi dan menjadi ethanol, di mana harganya di kisaran Rp 1.800 per kilo gram. 

Baca: Sri Mulyani & Ditjen Pajak Incar Artis Pamer Saldo ATM, Barbie Kumalasari Santai: Saya Enggak Takut

"Tapi nanti realisasinya tergantung penawaran pelaksanaan (lelang). Kami laporkan dulu secara detail, akan dihitung oleh Ibu Menteri Keuangan berapa nilainya dan yang akan dialokasikan," paparnya.

Buwas menjelaskan, agar persoalan CBP yang menumpuk tidak terulang kembali, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara program pemerintah dengan realisasi di lapangan.

Baca: Bulog Usul Harga Pembelian Beras Naik Jadi Rp 10.742 Per Kg

"Contoh ini kan dampak dari program bansos (rastra) berubah menjadi BPNT. Tahun 2017 awal itu ada BPNT, kita harus siapkan, kita dorong ke wilayah-wilayah, ternyata dibatalkan," ujarnya.

"Sehingga nanti dievaluasi, nanti permasalahan-permasalahannya akan diajukan untuk perubahan-perubahan, penyempurnaan regulasinya," sambungnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas