Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero), Pikri Ilham Kurniansyah lari terbirit-birit menghindari awak media.

Adegan Pikri yang berlari tersebut terjadi usai dirinya menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR RI sebagai perwakilan Garuda menggantikan Direktur Utama (Dirut) Garuda yang berhalangan hadir.

Kala itu, ketika rapat membahas BPIH telah berakhir, Pikri yang sedang berbincang dengan sejumlah anggota Komisi VIII tiba-tiba diserbu awak media yang berbondong-bondong menghampirinya.

Melihat kerumunan awak media yang menyerbunya, Pikri kemudian mengenakan topi berwarna putih dan berlari kencang menuruni sejumlah anak tangga lalu keluar dari gedung Nusantara II DPR RI.

Perawakan Pikri kemudian tak lagi terlihat oleh awak media begitu rombongan yang mengejarnya tiba di lokasi parkir gedung Nusantara II.

Baca: Pasang Badan demi Sang Bos, Karyawan Garuda Bikin Cerita Asal Usul Harley

Akan tetapi, di lokasi parkir, para awak media justru tidak sengaja bertemu Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan.

Ikhsan yang mulanya coba menghindari wartawan yang ingin meminta keterangan seputar kasus penyelundupan sparepart Harley dan sepeda Brompton pun tak bisa mengelak.

Walau sedikit, dia akhirnya memberikan keterangan terkait apakah Dirut Garuda sudah dipecat atau tidak oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kan pak menteri sudah ngasih statement, Kita ngikut pak menteri saja, pak menteri kan sudah ngasih statement ya," ujarnya di lokasi parkir gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Sebelumnya, dikabarkan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) hari ini, Kamis (5/12), tidak menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR RI.

Hal ini diungkap Wakil Ketua Komisi VIII F-PKB, Marwan Dasopang yang menjadi pimpinan rapat, sebelum rapat dimulai dengan menyebut ada dua surat kuasa dari Dirut Garuda dan Pertamina.

"Ini ada dua surat kuasa dari Pertamina dan Garuda, Dirutnya tidak bisa hadir. Silahkan anggota panja (panitia kerja) menilai dahulu apakah surat kuasa ini memenuhi kriteria?," Kata Marwan dalam rapat membahas BPIH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).