Karyawan Garuda Buka Suara soal Pencopotan Dirut Akibat Penyelundupan Harley
Dirut dipecat, Capt Bintang Hardiono meminta anggotanya bekerja secara profesional dan tetap mengutamakan keamanan (safety).
Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karyawan PT Garuda Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) menanggapi soal pencopotan Direktur Utamanya, I Gustri Ngurah Askhara Danadiputra terkait kasus penyelundupan onderdil Harley dan sepeda lipat Brompton di pesawat Airbus A300-900.
Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttaqin dan Presiden APG Capt Bintang Hardiono meminta anggotanya bekerja secara profesional dan tetap mengutamakan keamanan (safety).
Baca: Dirut Garuda Ari Askhara Dipecat karena Penyelundupan Harley, Ini 4 Kasus di Bawah Kepemimpinannya
Baca: Dirut Garuda Dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Gerindra: Jangan Lagi Nonton Direksi Foya-foya
Baca: Erick Thohir Tegaskan Loyalitas Pekerja BUMN Tidak Bisa Ditawar
"Menyikapi ramainya pemberitaan yang beredar saat ini, kami mengimbau kepada seluruh anggota untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bekerja secara professional dengan tetap mengutamakan safety," tulis IKAGI dan APG dalam keterangannya, Jumat (6/12/2019).
Para karyawan maskapai berpelat merah itu menyatakan siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan dan ketentuanyang berlaku.
"Hal itu sesuai dengan komitmen kita untuk selalu menjunjung tinggi aturan dan taat terhadap aturan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Ari Askhara akibat terlibat penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton.
Barang ilegal tersebut ditemukan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan di pesawat milik Garuda Indonesia jenis Airbus A300-900.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton ini merugikan negara hingga Rp1,5 miliar.
"Kerugian negara mulai dari Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Sementara itu, Erick menjelaskan proses pemberhentian tersebut tetap dalam prosesnya yakni menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
"Saya akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini ada prosedurnya," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/11/2019).
Tidak sampai di situ, Erick mengungkapkan, pihaknya akan melihat lagi lebih dalam siapa saja oknum lain yang tersangkut dalam penyelundupan.
