TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati didampingi Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua Terminal Bahan Bakar Minyak dan semua SPBU," kata Nicke usai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019)  seperti dikutip dari artikel Kompas.com "Ahok dan Dirut Pertamina Temui Jokowi, Apa yang Dibahas?"

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Baca: Di Mata Najwa, Sandiaga Uno Beberkan PR Ahok sebagai Komut Pertamina: Kita Beri Waktu 6 Bulan

Sementara itu Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok.

Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.

Baca: Pengamat Sebut Terbuka Peluang Ahok Jadi Direktur Utama Pertamina

Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. 

Alasan penunjukan Ahok

Penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina mengundang pro dan kontra dalam beberapa hari terakhir.

Namun akhirnya Ahok dipilih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sebagai komisaris utama Pertamina.

Erick pun mengungkapkan alasan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak ditunjuk menjadi Direksi Pertamina.

Hal tersebut disampaikan oleh dalam acara Mata Najwa yang disiarkan langsung di Trans 7, pada Rabu (4/12/2019).

Erick Thohir mengatakan direksi yang telah ada saat ini memiliki prestasi kerja yang cukup baik. 

Penilaian itu dapat dilihat melalui angka impor minyak dan gas yang dapat ditekan.

Meski demikian, Erick Thohir menilai perusahaan di BUMN masih membutuhkan sosok seperti Ahok dan Chandra Hamzah yang menjadi pendobrak.

"Karena direksi yang ada sekarang kan performanya cukup baik, kalau kita lihat sekarang impor migas cukup bisa ditekan. Siapa? Tentu direksi," ungkap Erick Thohir.

"Tetapi kita perlu figur seperti pak Ahok atau pak Chandra yang bisa menjadi payung atau mendobrak," tandasnya.

Erick Thohir menjelaskan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara masih dalam proses TPA.

Sehingga Erick Thohir dan pihak Kementerian BUMN belum dapat memberikan pernyataan resmi mengenai hal tersebut.

Menurut isu yang beredar, Rudiantara akan menjabat menjadi Direktur Utama PLN.

Selain itu, menurut penuturan Erick Thohir selanjutnya akan ada sosok baru di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang keuangan.

"Pak Rudiantara masih dalam proses, karena itu kita belum umumkan secara resmi," ujar Erick Thohir.

"Dan banyak figur-figur bagus kok, nanti Bank Mandiri ada figur bagus lagi," imbuhnya.

Erick Thohir juga menjawab mengenai isu yang beredar akan bertambah sosok baru di jajaran perusahan BUMN seperti Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasisus Jonan dan Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti.

Baca : Sistem Gaji Tunggal PNS dan Honor Dihapus Mencuat, KPK Setuju, Sri Mulyani Jelaskan Proses & Dampak

Hingga kini, Erick Thohir menerangkan belum terdapat nama-nama tersebut.

Namun Erick Thohir juga tidak memungkiri kedua mantan menteri Kabinet Kerja itu memiliki kemampuan yang baik dan dapat diandalkan.

"Dalam proses belum ada namanya, tetapi beliau-beliau itu adalah figur-figur yang capable tetapi dalam proses belum ada," terang Erick Thohir.

Menurut penuturan Erick Thohir, penunjukkan Ahok sebagai komisaris merupakan keputusan bersama.

Karena untuk menjadi petinggi sebuah BUMN terdapat Tim Penilai Akhir atau TPA.

Untuk bekerja objektif, Erick Thohir menjelaskan tidak mungkin menunjuk seseorang hanya dilihat dari kedekatan antar pribadi.

"Saya rasa itu keputusan bersama, kitakan ada prosesnya, ada proses TPA-nya," jelas Erick Thohir.

"Kita tidak mungkin mengangkat seseorang hanya karena ada kedekatan yang membuat menjadi tidak objektif."

"Proses-proses yang ada di TPA ini harus tetap dijalankan."

Erick Thohir juga menuturkan hal pertama yang akan dibangun adalah tata kelola perusahaan yang baik.

Kemudian setelah itu baru bisnis yang akan dikembangkan atau dijalankan.

Karena menurut Erick Thohir apabila sebuah tim di suatu perusahaan BUMN tidak dapat dipercaya dan bekerja dengan baik maka tidak bisa pula menerapkan bisnis yang baik atau model bisnis yang baru.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)