Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ditjen Cipta Karya Serahkan Hibah BMN Senilai Rp 1,58 Triliun

Penerima hibah aset Ditjen Cipta Karya di antaranya terdiri dari empat Pemerintah Provinsi, 22 Pemerintah Kabupaten, 20 Pemerintah Kota

Ditjen Cipta Karya Serahkan Hibah BMN Senilai Rp 1,58 Triliun
TRIBUNNEWS/REYNAS
Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan penandatanganan naskah berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta, Kamis (12/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan penandatanganan naskah berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Penerima hibah aset Ditjen Cipta Karya di antaranya terdiri dari empat Pemerintah Provinsi, 22 Pemerintah Kabupaten, 20 Pemerintah Kota, dua Perguruan Tinggi Negeri, dan tiga yayasan.

Sekjen PUPR Anita Firmanti menajabarkan detil BMN yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Penerima Hibah mempunyai nilai total perolehan sebesar Rp1,58 Triliun (71 NUP) yang mencakup Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.51 Triliun (55 NUP), Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebesar Rp9,1 Milyar, - (8 NUP) dan bidang Bina Penataan Bangunan sebesar Rp59 Milyar (8 NUP), di mana perolehan BMN tersebut bersumber dari APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Adapun BMN yang diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah berupa flat/rumah susun, pengembangan infrastruktur permukiman berupa air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan RTH, truk pengangkut dan alat berat serta penataan kawasan kebun raya.

Baca: Bea Cukai Entikong Lindungi Masyarakat Dengan Musnahkan Barang Ilegal

Anita mengungkapkan pembenahan dan penertiban tata kelola Barang Milik Negara, berkorelasi positif, bagi Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah untuk meraih Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangannya.

Baca: Jalankan Fungsi Community Protector, Bea Cukai Gresik Musnahkan Puluhan Ribu Barang Ilegal

Tidak jarang Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang masih belum meraih predikat tersebut bukan karena ketidakmampuan untuk meraihnya, namun disinyalir sebagian besar penyebabnya adalah masih perlu pembenahan dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Pemindahtanganan dengan pelaksanaan serah terima hibah BMN menjadi perhatian Ditjen Cipta Karya mengingat hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pemindahtanganan BMN memang perlu disegerakan guna efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan serta pengoperasiannya oleh Penerima Hibah,” tutur Anita.

Anita menambahkan, setelah ditandatangani naskah dan berita acara serah terima hibah BMN ini, Pemerintah Daerah/Penerima Hibah wajib mengalokasikan anggaran operasional pemeliharaan, termasuk sarana dan prasarana pendukung lain yang diperlukan, serta dapat lebih optimal dalam memanfaatkan dan memelihara BMN tersebut.

Dengan harapan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar penunjang kesejahteraan peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan.

“Di sisi lain, Ditjen Cipta Karya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan BMN yang telah diserahkan kepada penerima hibah,” ujar Anita.

Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas