Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginginkan satu kursi komisaris di PT Garuda Indonesia Tbk diisi oleh pejabat di kementeriannya. Dia akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait hal tersebut.

"Saya akan minta satu (jatah kursi komisaris Garuda Indonesia) dari Kemenhub yang punya kapasitas teknis untuk masuk dalam jajaran komisaris," kata Budi Karya saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Sabtu (21/12/2019).

Jajaran komisaris di maskapai berpelat merah itu diisi oleh satu perwakilan dari Kementerian BUMN dan empat lainnya merupakan komisaris independen.

Menurut Budi, pihaknya akan mengusulkan sosok dari Kemenhub yang mempunyai kapasitas dan pemahaman soal teknis penerbangan dan keselamatan transportasi udara.

Namun Budi enggan menyebutkan nama calon yang akan diajukan.

Ketika ditanya kemungkinan Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti untuk mengisi kursi tersebut, Budi menjawab hal itu tidak akan terjadi karena Polana masih menjadi Ketua Dewan Pengawas AirNav.

"Bukan (Polana). Itu pasti tidak boleh karena nanti ada conflict of interest," ujarnya.

Baca: Iis Dahlia Bela Mati-matian Suaminya, Ngaku Pilot Tak Bisa Korupsi: Jangan Dipelintir

Kementerian Perhubungan pernah mempunyai perwakilan untuk menduduki kursi komisaris di Garuda Indonesia, yaitu mantas Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso.

Agus tak lagi menjabat sebagai komisaris Garuda Indonesia sejak 24 April 2019 dan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Garuda Indonesia.

Garuda Indonesia sendiri dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 20 Januari 2020 mendatang.

Jajaran komisaris Garuda Indonesia saat ini adalah:

- Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol
- Komisaris Chairal Tanjung
- Komisaris Eddy Purwanto
- Komisaris Insmerda Lembang
- Komisaris Herbert Timbo Parluhutan Siahaan