TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar, menyatakan untuk menyukseskan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30 perlu dukungan dari semua stakeholder terkait. Ia pun mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) pada setiap kendaraan bermotor.

“Ini adalah program yang sangat baik. Untuk itu perlu dukungan yang luas dari masyarakat maupun pemangku kebijakan,” kata Marwan ketika dijumpai wartawan di Jakarta, Selasa (24/12).

Jika perlu dukungan dalam bentuk perundang-undangan untuk memaksimalkan penggunaan B30 secara masif, Marwan siap mendorongnya di DPR. Menurut dia, program ini menjadi sangat strategis di saat pemerintah melakukan sejumlah restrukturisasi di beberapa BUMN.

“Hadirnya program ini menjadi solusi bagi BUMN, khususnya Pertamina, agar lebih mampu lagi memaksimalkan potensi yang mereka miliki,” ujar mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat mengungkapkan dengan adanya implementasi B30 ini maka negara berpotensi menghemat devisa hingga Rp63 triliun. Penghematan itu berasal dari pengurangan impor minyak. Dengan adanya potensi tersebut, Marwan berharap, diperlukan kesungguhan dari pemerintah serta dukungan dari publik agar proses implementasi B30 bisa berjalan sukses.

“Sekali lagi, baik atau tidaknya sebuah program itu tergantung pada implementasinya di lapangan. Nah, agar program B30 itu bisa berjalan baik maka perlu didukung secara nyata. Misalnya, Pertamina mulai memperbanyak lagi stasiun-stasiun pengisian BBN agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.

Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa ini memberikan perumpamaan agar implementasi program B30 dapat berjalan sukses, salah satunya bisa dilakukan lewat mekanisme kompensasi insentif. “Sebagai tahap awal sosialisasi maka bisa saja diberikan insentif atau kompensasi yang saling menguntungkan agar terjadinya percepatan perubahan perilaku masyarakat dari BBM menjadi BBN,” ujar mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2014-2016 ini.