TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus gagal bayar polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya semakin tak jelas arahnya. Bahkan politikus yang awam dan tak mengerti mengenai ekonomi, turut berkicau dan mengomentari kasus Jiwasraya.

Teguh Hidayat, Direktur Avere Mitra Investama menyatakan pihaknya mendapat temuan-temuan baru seputar kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya.

Temuannya ini juga untuk membantah dugaan politisi Partai Demokrat, Andi Areif tentang dugaan keterlbatan perusahaan milik Erick Thohir di kasus ini karena menurutnya data yang disodorkan cenderung sumir.

“Kalau cuma nomong dan menuduh sih mudah saja. Yang dituduhkan Andi Arief dan Arief Poyuono merupakan itu tuduhan tanpa dasar. Misalnya, Jiwasraya membeli saham Bank Jabar Banten, apakah direkturnya terlibat?"

"Harus dicek saham tersebut siapa yang pegang. Belum tentu saham yang dibeli oleh Jiwasraya punya ownernya. Bisa jadi sudah milik orang lain. Jika menuduh itu harus ada bukti dan faktanya,” ujar Teguh.

Baca: Ekonom: Penyelamatan Jiwasraya Jangan Sampai Jadi Beban BUMN Asuransi Lain

Berdasar data yang Teguh mengaku dapatkan, kasus Jiwasraya dimulai sejak tahun 2016. Menurutnya hal ini dibuktikan dengan ada tiga saham emiten yang naik tidak wajar.

Tiga saham tersebut adalah Semen Baturaja (SMBR), PP Properti (PPRO) dan Bank Jabar Banten (BJBR). Data tersebut serupa dengan data yang ada di Bloomberg.

Baca: Pengamat Nilai Ada yang Ganjil Jiwasraya Bisa Tekor sampai Triliunan Rupiah

Menurut Teguh, saat ini Jiwasraya masih memegang saham PPRO, sebanyak 5.2 miliar lembar sahamnya (setara dengan 8,51 persen saham) di harga beli Rp 250 dengan modal awal mencapai Rp 1,3 triliun. Sedangkan untuk SMBR saham yang dipegang mencapai 9,19% dengan modalnya Rp 1,4 triliun.

Teguh mengatakan, sebelum tahun 2016, Jiwasraya bermain saham swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan Heru Hidayat.

Menurut Teguh, manajemen Jiwasraya tahu dan kenal dekat dengan ownernya Trada Maritim (TRAM) dan Inti Agri Resources (IIKP).

Kepemilikan JIwasraya atas saham di dua perusahaan tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.

Pergerakan saham emiten berkode TRAM dan IIKP antara waktu 2013 sampai 2016 cukup berfluktuatif. Bahkan dinilai Teguh naik secara tidak wajar dan turun secara drastis.

“Namun di tahun 2016 jumlah saham tersebut berkurang dan digantikan dengan saham BUMN dan BUMD yang market cap nya kecil," kata Teguh.

"Kepemilikan saham Jiwasraya di tiga perusahaan itu naik cukup besar. jadi setelah dari swasta mereka pindah ke tiga saham tersebut. Tidak ada bukti perusahaan Erick Thohir dibeli dalam jumlah besar oleh Jiwasraya,” terangnya.

Manajemen Jiwasraya Ceroboh

Teguh menilai, langkah manajemen Jiwasraya yang membeli saham yang pergerakannya terlalu berfluktuatif di bursa dan memiliki kapitalisasi pasar (market cap) yang kecil sangat tidak prudent dan melanggar peraturan yang ada di OJK. Saham Trada Maritim

“Apa tujuannya manajemen Jiwasraya membeli saham-saham itu?"

"Saham TRAM dan IIKP merupakan saham yang tak layak dibeli oleh institusi. Dari valuasi saham dan fundamental perusahaan TRAM dan IIKP tak layak untuk investasi. Perusahaannya jelek sekali karena rugi. Kenapa management Jiwasraya membeli saham itu,” beber Teguh.

Teguh menegaskan, saham yang dinilai tak layak dibeli oleh Jiwasraya adalah Semen Baturaja. Meski perusahaan tersebut merupakan BUMN, namun kinerjanya tidak bagus.

Teguh meyakini management Jiwasraya merupakan orang pintar dan berpengalaman di pasar modal puluhan tahun.

Namun Teguh heran kenapa manajemen Jiwasraya tetap membeli saham-saham yang memiliki kinerja buruk. Dibelinya saham busuk oleh management Jiwasraya dinilai Teguh ada unsur kesengajaan.

“Sangat tak masuk akal mereka membeli saham yang kinerjanya buruk. Apa tujuannya membeli saham yang kinerjanya buruk."

"Manajer investasi dan management Jiwasraya seharusnya bisa menganalisa kinerja saham. Saya yakin ini pasti disengaja oleh management Jiwasraya,” tandas Teguh.

Periksa Direksi Jiwasraya

Agar kasus Jiwasraya ini terang benderang dan tidak menjadi komoditas politik, Teguh meminta aparat penegak hukum seperti kepolisan, Kejaksaan atau KPK dapat segera turun dan memeriksa manajemen Jiwasraya.

Termasuk pula, manajemen Jiwasraya yang berani menawarkan bunga fix yang besarnya di atas bunga deposito, dan semua risiko investasi ditanggung oleh Jiwasraya sendiri.

"Seharusnya manajemen asuransi dilarang menjanjikan keuntungan karena bertentangan dengan regulasi yang ada di pasar modal dan asuransi," tegasnya.

“Aparat penegak hukum harus memanggil seluruh management, auditor dan OJK yang pada saat itu bertugas. Pasti akan terbuka semua. Termasuk bandar sahamnya,." kata dia.

Menututya, hal tersebut tidak susah untuk mengungkapnya. "Jangan malah politikus itu menyalahkan Presiden Jokowi atau Menteri BUMN. Itu semua ngak nyambung. Yang jelas-jelas salah itu direksi Jiwasraya pada saat itu,” ujar Teguh.