Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Anies Larang Plastik di Jakarta, Menperin Justru Bilang Sampah Plastik Berpotensi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi soal larangan plastik di Jakarta yang diteken Gubernur DKI Anies Baswedan.

Anies Larang Plastik di Jakarta, Menperin Justru Bilang Sampah Plastik Berpotensi
TRIBUNJATIM.COM
Ilustrasi sampah plastik 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi soal larangan plastik di Jakarta yang diteken Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurutnya ada persepsi yang tidak utuh oleh berbagai pihak mengenai limbah plastik yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

“Kalau pengelolaan (sampah) plastik bisa dilaksanakan secara baik maka bisa dipakai sebagai bahan baku dan dapat mendorong proses pertumbuhan industri itu sendiri,” kata Menperin di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (13/1/2020)

“Pelarangan plastik itu sebenarnya menurut pandangan saya lebih penting bagaimana pemprov/pemda bisa mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan sampah plastik karena sampah plastik punya potensi bagus. Kebutuhan industri kepada bahan baku itu nyata,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) larangan pemakaian kantong plastik sekali pakai dan kewajiban menggantinya dengan kantong ramah lingkungan.

Baca: Menperin Agus Gumiwang Target Serapan Anggaran Semester I-2020 Capai 42 Persen

Aturan ini tertuang dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019 dan diundangkan pada 31 Desember 2019. Ketentuan yang ada dalam Pergub, berlaku terhitung 1 Juli 2020 alias enam bulan sejak diundangkan.

Dalam Pasal 2 dan 3, Pergub ini dimaksudkan sebagai landasan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kewajiban pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi; Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat wajib menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Aturan larangan penggunaan plastik sekali pakai tercantum dalam Pasal 5 ayat 2. Berbunyi; Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dilarang menggunakan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai.

Soal sanksi administratif bagi pengelola diatur bertingkat dalam Pasal 22 ayat 2. Pengelola yang masih menggunakan plastik sekali pakai dikenakan sanksi teguran tertulis, uang paksa, hingga pembekuan dan atau pencabutan izin.

Selain sanksi administratif, pada Pasal 6, pelaku pelanggaran dapat diumumkan dalam media yang dapat diakses publik.

Sedangkan untuk pelaku usaha pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang sengaja menyediakan kantong plastiksekali pakai hanya akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Seluruh sanksi administratif kepada pengelola maupun pelaku usaha diberikan oleh Dinas Lingkungn Hidup.

Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas