TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pencabutan subsisi elpiji 3 kg dilakukan atas dasar efisiensi.

Selama ini, Luhut menilai subsisi elpiji 3 kg kurang efisien. Oleh karena itu pemerintah pun melakukan evaluasi subsidi tersebut.

"Semua subsidi akan bertahap kami (pemerintah) kurangi tapi (akan) kami berikan langsung (ke masyarakat tidak mampu sesuai) kebutuhan," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca: Luhut: Microsoft Berniat Investasi 1 Miliar Dolar AS

Baca: Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Tertutup, YLKI Minta Evaluasi Data Rumah Tangga Miskin

"Karena kelihatannya kurang efisien. Tidak ada rencana merugikan masyarakat. Konteksnya efisiensi," sambungnya.

Selain itu, Luhut juga tak menampik kebijakan pemerintah terkait epliji 3 kg dalam rangka menekan impor migas yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menurunkan impor migas secara bertahap.

Belum lama ini kata Luhut, ia memanggil Dirut PLN untuk menanyakan kapan pembangkit-pembangkit listrik PLN menggunakan CPO. Hal ini agar impor solar bisa ditekan.

Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Riza Annisa mengatakan, langkah pencabutan subsidi elpiji 3 kg sudah tepat. Pasalnya, banyak masyarakat mampu masih membeli elpiji melon ini.

Riza menilai, wacana pemerintah untuk mengalihkan subsidi harga LPG 3 kg menjadi uang tunai akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi masyarakat miskin.

"Sehingga sebenarnya dengan peningkatan harga dianggap lebih fair, win-win solution," ujar dia dalam diskusi online, Kamis (16/1/2020).

Berdasarkan data APBN 2020, subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 50,6 triliun. Angka ini turun dari dari 2019 yang mencapai Rp 58 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Soal Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg: Konteksnya Efisiensi "