Tribun Bisnis

Menhub Minta Tarif Tol Laut Seragam

Menhub mengatakan harus mengontrol agar harga yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan harga sebenarnya.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
zoom-in Menhub Minta Tarif Tol Laut Seragam
HANDOUT
Menhub Budi Karya Sumadi di kantor Pelni Surabaya, Selasa (21/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar inspeksi dadakan ke ke kantor PT Pelni Surabaya terkait dengan kelancaran program Tol Laut, khususnya soal harga tol laut yang belum membaik.

"Saya datang ke Surabaya untuk mengecek Tol Laut, karena ini program presiden yang merupakan program pemerintah. Saya kesini untuk mengecek dan mengontrol harga, selama ini harganya tidak dipatok. Sehingga pedagang bisa menetapkan harganya sendiri," kata Menhub di Kantor PT Pelni Surabaya, Selasa (21/1/2020).

Menhub mengatakan harus mengontrol agar harga yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan harga sebenarnya.

Baca: Menhub Dampingi Jokowi Tinjau Pelabuhan Wae Kelambu di NTT

"Saya minta kepada Dirjen Laut untuk menetapkan harga jual dari perkontainer, jangan dibuat bervariasi, tetapkan harga pokoknya, ini sifatnya kompetisi. Kalau tidak mau kita kasih ke yang lain, saya minta jangan memberikan harga mahal dan tidak boleh ada monopoli," tegasnya.

Harga ini terkait dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimana kata Menhub masih ada yang berbeda-beda ada yang 2 juta ada yang 3,9 juta ini ke Tahuna. Ini ujarnya lagi harus benar-benar dicek.

"Kita ingin ekonomi di Indonesia Timur ini meningkat dengan adanya tol laut. DPT juga tidak boleh melakukan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Mantan Dirut AP II ini juga meminta kepada kepala daerah untuk care di daerah nya masing-masing. Mereka harus berani menanyakan atau mengkroscek langsung ke PT Pelni berapa harga yang ditetapkan. Sehingga, pengusaha yang di daerah mendapatkan harga yang benar.

Ditanya kenapa tidak dilakukan sendiri, bukan diserahkan ke pihak ketiga atau swasta. Menhub mengatakan PT Pelni tidak boleh melakukan sendiri, karena berdasarkan UU harus dilakukan forwarder dan ini maunya pengusaha.

"Seperti pengusaha hanya mengirim satu kontainer dan harus ngurus ke Surabaya, ini complicated. Jika terbatas 10 persen tidak masalah forwarder, kita berikan kesempatan untuk hidup, tapi jika sudah 40 persen itu tidak benar," katanya.

Usai dari PT Pelni, Menhub langsung bergegas ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam rapat bersama dengan beberapa pejabat pelabuhan seperti KSOP dan Ka UPP Menhub kembali menekankan terkait dengan harga Tol Laut dan progres KUPP dalam melakukan pengukuran kapal nelayan.

"Saya mengumpulkan KSOP dan Ka UPP di seluruh Jawa Timur. Saya mengidentifikasi soal pengukuran kapal. ini kita minta diaktifkan dengan menambah tukang ukur atau melatih tukang ukur, dengan banyaknya tukang ukur bisa lebih produktif," ujarnya.

Budi Karya juga mengimbau kepada para Kepala Desa untuk proaktif dalam memberikan tanda bukti kepemilikan bagi kapal-kapal yang ada.

"Agar kami bisa conffident dalam melakukan pengukuran kapal. Agar mereka pemilik kapal dapat surat yang permanen dari kita," ujarnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas