Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPR Dukung Insentif Industri Netral Karbon

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan sangat mendukung adanya insentif pajak bagi industri yang berhasil masuk level netral karbon.

DPR Dukung Insentif Industri Netral Karbon
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan sangat mendukung adanya insentif pajak bagi industri yang berhasil masuk level netral karbon.

Kata politisi PKB ini, proses industri di tanah air, perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Apalagi, sudah banyak regulasi yang mengatur keberpihakan industri terhadap lingkungan.

Di mana, seluruh industri termasuk perbankan harus mendukung proses produksi yang ramah emisi karbon.

Baca: Live Streaming Mola TV Chelsea vs Manchester United Liga Inggris, Akses Gratis di Sini

Baca: Pengungkapan Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, Janin Disiram dengan Bahan Kimia

Misalnya, Perpres No 61 tahun 2011 tentang Rancangan Aksi Nasional (RAN) Gas Rumah Kaca, Undang-undang No 16 Tahun 2016  tentang Pengesahan Paris Agreement, serta POJK 51/03  Tahun 2017.

Selain itu, kata Daniel, kebijakan insentif bakal mendorong industri dalam negeri semakin ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

"Tentu kita sangat mendukung adanya insentif bagi industri yang netral karbon. Ini dampaknya kepada perekonomian nasional," papar Daniel di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Saat ini, lanjut Daniel, dunia sangat concern terhadap prinsip-prinsip ramah lingkungan serta aspek keberlanjutan.

Mau tak mau, seluruh industri termasuk perbankan di Indonesia harus mengikutinya.

Sebelumnya, pendiri BGKF yg merupakan anggota dari Global Reporting Inisiative ( GRI) dan supporting member dari Task Force on Climate- related FInancial Disclosures ( TCFD ) Achmad Den Daruri Daruri mencetus gagasan adanya insentif pajak untuk perusahaan atau industri yang sudah menjadi netral karbon.

Saat ini, kata Deni, banyak perusahaan di dunia yang telah mengarah ke sertifikasi netral karbon terus bertambah. Diantaranya, Temasek (Singapura) Wespac bank, (Australia), Mowilex (Indonesia).

"Mereka  memahami  bahwa periode 2020-2030 adalah periode transisi untuk climate risk sehingga diperlukan road map yang jelas dalam penurunan emisi dari kegiatan usahanya , agar tidak terjadi resiko biaya yang tinggi dan kebangkrutan dimasa yang akan datang," kata Deni, Jakarta, Senin (17/02/2020).

Guna mendukung komitmen perusahaan mengedepankan industri ramah lingkungan, di negara lain, pemerintah harus memberikan  penghargaan kepada perusahan yang sudah karbon neutral berupa insentif penurunan pajak, bunga dan kemudahan lainnya.

Selain itu, negara juga harus memberikan hukuman berupa pajak karbon kepada industri yang tidak mencapai target dalam penurunan emisi dari kegiatan usaha. Disebut sudah menjadi netral karbon apabila perusahaan mampu menyeimbangkan emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksinya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas