Kasus Jiwasraya, Pemerintah Harus Punya Konsep Jelas Pengembalian Uang kepada Nasabah
"Pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Kalau mau cicil, seperti apa cicilannya. Jangan sampai nanti nyicil terus tidak jelas," kata Aulia.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty mengatakan pemerintah dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya harus mempunyai konsep pengembalian uang kepada nasabah.
"Pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Kalau mau cicil, seperti apa cicilannya. Jangan sampai nanti nyicil terus tidak jelas," kata Aulia.
Dia mengusulkan pemerintah dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya memprioritaskan pembayaran nasabah produk asuransi tradisional
Menurut dia, hasil produk dari asuransi tradisional Jiwasraya terhitung lebih rendah atau seperti layaknya return pada produk asuransi umum lainnya.
Baca: Link Download MP3 dan Lirik Lagu Cinta - Dewa 19: Cinta Bukan Sekedar Kata-kata Indah
Baca: Menkominfo: Ada 127 Hoaks dan Disinformasi Soal Virus Corona Beredar di Media Sosial
Baca: Eks Polisi Ikut Gerombolan Perampok Truk di Sumsel, Perannya Hanya Jadi Sopir, Ini Aksi Mereka
Dia menjelaskan nasabah produk tradisional harus diprioritaskan yaitu karena didasarkan pada jumlah pesertanya yang lebih banyak dibandingkan nasabah Jiwasraya di produk JS Saving Plan.
Sementara untuk produk JS Saving Plan, menurut Aulia, besaran hasilnya diketahui di atas suku bunga deposito dan obligasi sehingga resikonya lebih tinggi.
Dia mengungkapkan, nasabah Jiwasraya di produk tradisional jumlahnya mencapai 4,7 juta orang sedangkan nasabah Jiwasraya di produk JS Saving Plan hanya 17.000 orang.
"Nasabah Saving Plan penting juga, cuma baiknya yang 4,7 juta dulu dong yang pastinya yang rentan dulu," tuturnya.
Dia menyarankan pemerintah menggunakan skema pembayaran 70% untuk nasabah produk tradisional dan sisanya 30% untuk bayar nasabah JS Saving Plan.
Baca: Menkominfo: Ada 127 Hoaks dan Disinformasi Soal Virus Corona Beredar di Media Sosial
Dia berharap ada kerja sama antar pemangku kepentingan agar skema pembayaran itu bisa berjalan dengan baik.