Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Pemerintah Pusat Perlu Perpanjang Dana Otsus Papua

Setiap tahunnya total dana Otsus Papua dan Papua Barat selalu dinaikkan, dari sekitar Rp 6,83 triliun pada 2014 menjadi Rp 8,37 trilun di 2020

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pemerintah Pusat Perlu Perpanjang Dana Otsus Papua
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Papua.

Sebab, dana otsus Papua akan berakhir pada 2021 mendatang.

"Setelah bergulir 18 tahun dana otsus Papua dan 13 tahun dana otsus Papua Barat, pemanfaatannya harus lebih dimaksimal lagi," ujar Bambang Soesatyo usai bertemu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (3/3/2020).

Dia menjelaskan, setiap tahunnya total dana Otsus Papua dan Papua Barat selalu dinaikkan, dari sekitar Rp 6,83 triliun pada 2014 menjadi Rp 8,37 trilun pada 2020 dengan pembagian Rp 5,86 triliun untuk Papua dan Rp 2,51 triliun untuk Papua Barat," kata Bamsoet.

"Karenanya evaluasi penting dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan melainkan menemukan kemanfaatan. Sehingga dana otsus bisa efektif digunakan untuk kemakmuran masyarakat," imbuhnya.

Baca: Kemenkes: Dua Pasien Sudah Diberitahu Mereka Positif Terkena Virus Corona

Bamsoet mengatakan dana otsus Papua harus mengedepankan efektifitas pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Papua.

Rekomendasi Untuk Anda

Jika ditotal sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2002, dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga kini sudah mencapai sekitar Rp 126,99 triliun.

Baca: Pinjaman Online Lagi Disorot, Begini Metode Penagihan yang Benar Menurut Cashwagon

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum SOKSI ini turut menginisiasi penandatanganan prasasti Ikrar Kebangsaan.

Melibatkan pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, bersama MPR RI FOR PAPUA serta jajaran Forkopimda untuk terus berupaya menghadirkan solusi komprehensif bagi masa depan tanah Papua yang berlandaskan Keadilan, Kesejahteraan, dan Kebudayaan.

"Ikrar yang ditandatangani di atas prasasti tak semata sebatas wujud fisik. Karena jauh di dalam lubuk hati kita semua, juga sudah terpatri ikrar untuk senantiasa mencintai bangsa dan negara. Membangun Papua adalah membangun Indonesia, mensejahterakan Papua juga mensejahterakan Indonesia," ujarnya. 

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua/MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, serta para anggota DPR dan DPD RI Dapil Papua dan Papua Barat.

Hadir pula Kapolda Papua Paulus Waterpau, Bupati Jayawijaya Jhon Ricard Banua, Wakil Bupati Jayawijaya Martin Yogobi, Ketua DPRD Jayawijaya Mathias Tabuni, serta Komandan Korem 172/PWY Kol Binsar Sianipar.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Berita Populer
Atas