Utang Luar Negeri Pemerintah Melonjak di Januari 2020, Didominasi Surat Utang
ULN Pemerintah naik 9,5 persen di akhir Januari 2020 jika dibandingkan periode yang sama, di akhir Januari 2019.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter: Grace Olivia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah per akhir Januari 2020 sebesar US$ 204,95 miliar.
ULN Pemerintah naik 9,5 persen di akhir Januari 2020 jika dibandingkan periode yang sama, di akhir Januari 2019.
Dalam laporan BI, Senin (16/3/2020), kenaikan ULN Pemerintah didorong oleh bertambahnya nilai surat utang yang mencapai US$ 150,61 miliar, atau naik 14,9% year-on-year (yoy).
Sementara nilai pinjaman dalam ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 54,34 miliar atau lebih rendah 3% yoy.
“Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar SBN, termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro,” terang BI dalam rilis yang diterima Kontan.co.id.
Baca: Corona Makin Meluas, Gaikindo Tunda Penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2020
Utang pemerintah melalui surat berharga negara (SBN) internasional mencapai US$ 71,8 miliar, naik 8,1% dari posisi Januari tahun sebelumnya.
BI menjelaskan, penerbitan obligasi global pada Januari lalu merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun.
Baca: Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Percepat Pencairan PKH untuk Jaga Daya Beli
Sementara, utang pemerintah melalui SBN domestik sebesar US$ 78,81 miliar, juga naik 21,9% yoy dibandingkan Januari tahun sebelumnya.
BI menyatakan, pengelolaan ULN pemerintah diarahkan pada sektor yang produktif untuk pertumbuhan ekonomi.
Sebesar 23,5% dari total ULN pemerintah ditunjukkan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 16,3% untuk sektor pendidikan, 16,2% untuk sektor konstruksi.
Sementara, untuk sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,9%, serta untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 11,6% dari total ULN pemerintah.
Namun, pemerintah juga melakukan pembayaran ULN yang pada Januari lalu tercatat sebesar US$ 964 juta.
Terdiri dari pembayaran pokok utang sebesar US$ 278 juta dan pembayaran bunga utang sebesar US$ 686 juta.
Pembayaran terbesar ialah untuk melunasi bunga SBN Internasional yang mencapai US$ 598 juta pada Januari lalu.