Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN melalui saluran daring pada Rabu (22/4/2020).

Pada rapat ini, anggota Komisi VII dari fraksi PKB Ratna Juwita meminta agar PLN memperluas insentif listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) non-subsidi dan 1.300 VA yang juga terdampak virus corona atau Covid-19.

Baca: Tanggapan Jokowi pada Kinerja Menkes Terawan: Tidak Ada yang Sempurna di Dunia Ini

"Kami mengusulkan pemberian insentif bagi rumah tangga yang non subsidi 900 VA dan 1.300 VA. Mohon ditanggapi," tutur Ratna, Rabu (22/4/2020).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan tidak sanggup karena membutuhkan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun.

Kebutuhan dana tersebut dihitung dari jumlah pelanggan 900 VA yang mencapai 22,7 juta pelanggan, dengan tagihan listrik mencapai Rp 143.000 per pelanggan tiap bulannya.

Sementara, untuk kelompok pelanggan 1.300 VA tercatat ada sekitar 11,7 juta pelanggan, dengan rata-rata tagihan sebesar Rp 221.000 per pelanggan tiap bulannya.

"Apabila diminta kepada PLN untuk melaksanakannya dengan kemampuan keuangan PLN sendiri, kami ingin menyampaikan itu akan sangat sulit karena kami tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan insentif," ungkap Zulkifli.

Akan tetapi, jikalau itu merupakan dana dari pemerintah, PLN siap menjalankannya.

"Saya ingin sampaikan, apabila di masa yang akan datang itu ada keputusan pemerintah terkait itu pasti akan kami laksanakan," ungkap Zulkifli.

PLN telah memberi insentif tarif listrik gratis bagi pelanggan 450 VA dan diskon sebesar 50 persen untuk pelanggan 900 VA bersubsidi. Bantuan tersebut disalurkan dalam rangka membantu masyarakat menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).