Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Relaksasi Iuran BPJamsostek Harus Selektif untuk Perusahaan Terdampak Covid-19

Program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJamsostek akan merelaksasi iuran sesuai kesepakatan dengan pemerintah.

Relaksasi Iuran BPJamsostek Harus Selektif untuk Perusahaan Terdampak Covid-19
TRIBUNNEWS/LITA FEBRIANI
Kegiatan Festival Selepas Kerja di Jakarta, Sabtu (7/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan rencana pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sebesar 90 persen cukup tepat.

Dia mengatakan, pemotongan ini sangat membantu arus kas perusahaan yang saat ini terguncang akibat dampak pandemi Covid-19, sehingga proses produksi tetap bisa berjalan.

"Rencana ini harus dituangkan dalam revisi PP No. 44 Tahun 2015 untuk (Jaminan Kecelalaan Kerja), JKm (Jaminan Kematian) dan PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP (Jaminan Pensiun, karena dalam PP tersebut sudah sangat jelas ketentuan tentang iuran JKK dan JKm serta JP yang harus dibayarkan perusahaan kepada BPJamsostek. Atau dibuat PP mandiri secara tersendiri agar ketika relaksasi selesai PP tersebut tinggal dicabut," jelas Timboel kepada Tribun, Senin (4/5/2020).

"Tentunya relaksasi ini harus benar-benar selektif ditujukan kepada perusahaan yang sangat terdampak Covid19. Perusahaan yang masih mampu harus tetap membayar iuran secara normal," sambungnya.

Baca: PKS Ingatkan Pemerintah: Investasi Asing Tak Boleh Langgar Pancasila dan UUD 1945

Timboel menjelaskan, dengan dana kelolaan JKK sekitar Rp35 Triliun dan JKm sekitar Rp12 triliun tentunya BPJamsostek masih memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada peserta sesuai PP no. 82 tahun 2019 walalupun iuran JKK dan JKm hanya 10 persen selama 3 bulan, dan bisa ditambah 3 bulan lagi.

Baca: DPR: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Sebenarnya Omibus Law karena Batalkan Pasal-pasal di 12 UU

"Kalau untuk JP hanya ada penundaan saja, tidak ada pemotongan iuran," tutur pria yang akrab disapa Tabik.

Adapun dampak negatif dari relaksasi ini adalah imbal hasil investasi untuk JKK dan JKm akan berkurang nantinya mengingat jumlah iuran akan diterima berkurang jumlahnya.

Baca: Almarhum Erwin Prasetya di Mata Ahmad Dhani, Dia Pribadi yang Paling Rajin Beribadah

Demikian juga dengan JP karena waktu pembayaran iuran ditunda sampai oktober 2020 sehingga akan mempengaruhi investasi dana.

Selain itu kewajiban BPJamsostek untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) sesuai Peraturan OJK no. 1 Tahun 2016 juga akan berkurang karena pendapatan iuran JKK dan JKm akan berkurang dengan relaksasi ini.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana relaksasi iuran peserta untuk penanggulangan pandemi wabah virus Covid-19.

"BPJamsostek mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut agar membantu perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan PHK dan memastikan pembayaran THR," ujar Agus, di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Agus memastikan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJamsostek akan merelaksasi iuran sesuai kesepakatan dengan pemerintah.

Baca: Polisi Bekuk Tersangka Curanmor dan Prostitusi Online, Libatkan Perempuan 17 Tahun

"Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) rencananya dipotong 90 persen atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10 persen setiap bulannya selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi berdasarkan evaluasi pemerintah," ucap Agus.

Adapun iuran Jaminan Pensiun (JP) rencananya dibayarkan sebesar 30 persen setiap bulannya selama 3 bulan. Sedangkan selebihnya sebesar 70 persen dapat ditunda pembayarannya sampai 6 bulan berikutnya.

Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas