Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Pernyataan Menhub Soal Pelonggaran Sektor Transportasi Seharusnya Dilihat Secara Jernih

"Ini menjadi tugas lingkaran Menhub untuk feeding informasi yang tepat dan akurat," ujar Michael Umbas.

Pernyataan Menhub Soal Pelonggaran Sektor Transportasi Seharusnya Dilihat Secara Jernih
Tribunnews.com/Ria Anatasia
Ketua KPK Firl Bahuri dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Internal Kementerian Perhubungan diminta dapat memberikan data informasi yang komprehensif ke (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) agar mendapatkan masukan yang tepat terkait perkembangan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Hal ini diperlukan, terkait dengan pernyataan BKS kemarin yang akan melonggarkan sektor transportasi di semua moda mulai 7 Mei 2020 dan kemudian mengundang polemik di masyarakat.

"Kita tahu bahwa Pak BKS baru sembuh dari Covid-19. Sekarang saja masih dalam recovery dengan hanya berkegiatan tiga jam per hari," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

"Tetapi karena keinginan kerja begitu tinggi, Pak BKS langsung aktif. Kita mendoakan Pak BKS bisa menjani masa pemulihan secara optimal," Umbas menambahkan.

Baca: DPR Bingung, Kemenhub Buka Kembali Layanan Transportasi, Padahal Kasus Corona Masih Tinggi

Menurut Umbas, selama BKS dirawat tentu ada informasi-informasi yang terlewatkan.

"Ini menjadi tugas lingkaran Menhub untuk feeding informasi yang tepat dan akurat. Tujuannya agar Pak BKS betul-betul mengikuti perkembangan," ujarnya.

Baca: Viral Video ABK Asal Indonesia Bekerja di Kapal Ikan China, Meninggal Jenazahnya Dibuang ke Laut

Jajaran Kementerian Perhubungan terutama staf terdekat, menurut Umbas, mestinya lebih paham cara mendukung kerja BKS.

"Jangan biarkan Pak BKS dijebak isu-isu tertentu yang kesannya berbenturan dengan presiden.

Dikatakan bahwa saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, BKS sudah sampaikan siapapun tidak pulang kampung dan mudik selama pandemi Covid-19.

"Hanya saja beberapa sektor dikecualikan antara lain pejabat negara, kedutaan, hingga aparat penegak hukum. Tetapi tetap diatur dengan harus menyertakan surat rekomendasi atau surat tugas dari instansi terkait. Suatu kekeliruan kalau ada anggapan pernyataan Pak BKS tidak sejalan dengan Presiden Jokowi," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas