Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkap hasil sidak bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa pada desa di empat Kabupaten di Banten dan desa di Cirebon, Jawa Barat.

"Banten kemarin kita sidak, empat Kabupaten di Banten kita kunjungi dalam rangka melakukan pengecekan di lapangan. Sebenarnya apa sih permasalahan kok sampai detik ini baru 20 persen seprovinsi Banten," ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Baca: Sidak BLT Dana Desa di Banten, Mendes PDTT Instruksikan Pemerintah Kabupaten Ikuti Alur di Desa

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan ada tiga temuan dalam sidak desa di Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang, Banten. Temuan pertama bahwa hasil sinkronisasi data ternyata tidak segera turun dari Pemkab atau Camat.

Baca: Terima 2.000 Pengaduan, Wamendes: Perampas BLT Dana Desa Harus Ditindak

"Kemudian temuan kedua, ada juga kasus karena Dana Desa baru masuk RKDes. Yang dikarenakan keterlambatan terbitnya Perbup tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa dan surat kuasa bupati untuk pemindahbukuan dana di KPPN ke RKDes," kata dia.

Dia menuturkan saat ini hal tersebut sudah dirubah oleh PMK No.50, dimana tidak membutuhkan lagi Perbup untuk tahap sekarang. Sehingga terjadi percepatan dalam penyaluran BLT Dana Desa.

"Cukup melaporkan bahwa siap, maka akan dikeluarkan dari KPPN, namun juga baru beberapa cair di wilayah Banten," ungkapnya.

Baca: Anggota Komisi V Desak Kemendes Percepat Penyaluran BLT Dana Desa

Temuan ketiga, bahwa Bansos Provinsi ataupun Kabupaten ternyata belum turun dengan janji besarannya Rp600 ribu per bulan sama dengan BLT Dana Desa.

Padahal BLT Dana Desa minta disalurkan setelah Bansos. Hal tersebut lah yang ditengarai Gus Menteri menjadi penghambat penyaluran BLT Dana Desa.

Sementara itu, Gus Menteri juga menemukan tiga temuan saat melakukan sidak desa di Cirebon, Jawa Barat. Temuan pertama di Cirebon adalah Pemkab mengarahkan penyaluran BLT Dana Desa secara berbarengan, namun integrasi data tidak kunjung turun ke desa.

Kemudian temuan kedua, bahwa ada desa yang mendapat jumlah pemanfaat bansos banyak dari Pemkab dan Pemprov. Sementara desa lainnya mendapat sedikit jumlah pemanfaat bansos tersebut.

"Temuan terakhir, BLT Dana Desa diarahkan sebagai bantuan sapu jagat. Sehingga bantuan disalurkan paling belakang, untuk menutup keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari Kemensos, Provinsi dan Kabupaten," tandasnya.