Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Produk UMKM Akan Jadi Prioritas Belanja Pemerintah, Nilainya Tembus Rp 700 Triliun

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki potensi belanja produk UMKM nilainya mencapai Rp 700 triliun.

Produk UMKM Akan Jadi Prioritas Belanja Pemerintah, Nilainya Tembus Rp 700 Triliun
ist
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bertemu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto di kantor LKPP, Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong menjadi prioritas belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga RI.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki potensi belanja produk UMKM nilainya mencapai Rp 700 triliun.

Hal itu diketahui dalam pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto di kantor LKPP, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Kini pihaknya bersama LKPP tengah menyiapkan UMKM untuk masuk ke dalam sistem LKPP.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian/Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar 700 trillion bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM” tegas Teten.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyebut pandemi Covid-19 menjadi momen terbaik, di mana sangat penting untuk memulihkan perekonomian dengan melibatkan peran UMKM.

Ia mengaku, berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM naik 36 persen di e-commerce atau platform digital.
Pihaknya juga optimis perekonomian Indonesia akan terbantu dengan produk dalam negeri.

“Saya minta kepada Pak Roni supaya ada halaman khusus (di platform LKPP). Hal ini disambut luar biasa oleh presiden, yang juga meminta saya untuk memantau market,” katanya.

Sementara Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri.

Halaman
12
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas