Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Menteri PPN: Banyak Program di Dirjen Judulnya Tak Karuan

Dengan memakai rancangan baru dalam APBN 2021 maka program-program tidak karuan dari eselon I bisa diminimalisir melalui sistem

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Menteri PPN: Banyak Program di Dirjen Judulnya Tak Karuan
TRIBUN/HO
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan usai menyerahkan penghargaan kategori UN SDGs dalam Sustainable Business Awards (SBA) di Jakarta, Jumat (21/02/2020). Grup APRIL meraih gelar juara umum dalam penghargaan keberlanjutan terkemuka di Indonesia tersebut dan 4 kategori lainnya yaitu kategori Strategy and Sustainability Management, Stakeholder Engagement & Materiality, UN SDGs dan Special Recognition for UN SDGs 4. TRIBUNNEWS/HO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Kementerian PPN/Bappenas menyatakan langkah pemerintah untuk mensinkronkan anggaran pusat dan daerah untuk memudahkan dalam pelacakan penyaluran uang negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program di eselon I kementerian seringkali tidak sesuai dengan sistem, sehingga harus ada reformasi anggaran.

Baca: Kementerian dan Lembaga Tak Bisa Lagi Asal Klaim Anggaran ke Daerah

"Kalau sekarang kan susah sekali programnya, judulnya enggak karu-karuan gitu. Banyak sekali di 1 Dirjen itu kadang-kadang punya dua sampai tiga program karena mengacu pada Direktoratnya," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).

Suharso menegaskan, dengan memakai rancangan baru dalam APBN 2021 maka program-program tidak karuan dari eselon I bisa diminimalisir melalui sistem.

"Sekarang kita bikin tidak bisa gitu (banyak program). Tidak ada lagi satu Dirjen satu program," katanya.

Baca: Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Ajak Rakyat Hidup Berdampingan dengan Virus Covid-19

Karena itu, dia berharap, para eselon I kementerian tersebut bisa selaras dengan program dan cara pandang dari pemerintah.

Berita Rekomendasi

"Jadi, semua berdasarkan kementeriannya. Di setiap kementerian itu dilakukan koordinasi karena ada direktorat jenderal cara pandanganya berbeda-beda terhadap satu masalah, padahal harusnya satu," pungkas Suharso.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas