Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat Ini Bilang Putusan Denda KPPU ke Grab Berikan Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha

Grab telah melakukan perubahan model bisnis dari sebelumnya ride sharing menjadi kepada penyediaan kendaraan.

Pengamat Ini Bilang Putusan Denda KPPU ke Grab Berikan Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha
KONTAN
Gedung KPPU. 

Laporan Reporter Dina Mirayanti Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan denda hingga Rp 29,5 miliar kepada Grab dan perusahaan afiliasinya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), mendapat apresiasi dari pengamat hukum persaingan usaha.

Keputusan itu bahkan dinilai tidak akan memicu preseden buruk bagi calon investor asing sekalipun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU FH UI) Dhita Wiradiputra menilai pengenaan denda dalam perkara pelanggaran ketentuan persaingan usaha oleh Grab dan afiliasinya itu telah memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Dia tidak melihat keputusan tersebut menakutkan bagi investor asing. "Ini justru memberikan kepastian hukum, dalam berusaha. Apalagi Grab itu di sebagian negara Asean itu telah dihukum, seperti di Malaysia dan Filipina,” kata Dhita dalam rilisnya, Selasa (7/7/2020).

Grab telah melakukan perubahan model bisnis dari sebelumnya ride sharing menjadi kepada penyediaan kendaraan.

Baca: Berikan Bukti dan Saksi Ahli, Grab Kecewa Keputusan KPPU

Dengan model bisnis tersebut, dia meyakini pasti akan memicu terjadinya perbedaan layanan perusahaan kepada mitra pengemudi yang mengikuti program pengambilan kendaraan dari perusahaan dibandingkan kepada mitra yang tidak mengikuti program tersebut.

Baca: Lewat Program #TerusUsaha, Grab Bantu UMKM Balikpapan Masuk ke Dunia Digital

Dhita mengatakan, jika modelnya berubah demikian maka sebaiknya Grab harus jadi perusahaan transportasi. Dengan adanya sistim dan algoritma, Grab bisa mengarahkan order ke driver tertentu.

Baca: Grab Kena Denda Rp 30 Miliar, Hotman Paris: Preseden Buruk bagi Citra Dunia Usaha Indonesia

Dalam fakta persidangan yang diungkap KPPU dalam salinan putusannya mengungkapkan adanya integrasi vertikal di tubuh Grab dan TPI.

Salah satunya melalui facilitating practices dalam penentuan strategi atau kebijakan perusahaan yang berbeda-beda terhadap mitra yang secara nyata sebagai perusahaan afiliasinya dibandingkan dengan mitra yang bukan afiliasinya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas