Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menerima dana talangan sebesar Rp3,5 triliun dari pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan dana talangan tersebut akan dimanfaatkan untuk menjaga arus kas perusahaan hingga akhir tahun 2020.

Didiek merinci dana talangan tersebut digunakan ke lima komponen kebutuhan di antaranya perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp550 miliar, dan pendukung operasional lainnya Rp280 miliar.

"Yang paling besar ini untuk pembiayaan pegawai karena perusahaan tidak melakukan PHK atau tidak ada potong gaji. THR pun dibayar sesuai dengan ketentuan," ujar Didiek saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (8/7/2020).

Dana talangan ini merupakan pinjaman dari pemerintah kepada perseroan yang pada waktu tertentu harus dikembalikan dengan bunga sudah ditentukan.

Baca: Rapat Komisi VI DPR dengan PT KAI Bahas Dana Talangan

Didiek bilang agar Kementerian Keuangan memberikan skema soft loan dengan jatuh tempo pembayaran hingga 7 tahun dan bunga rendah sekitar 2-3 persen.

Baca: PT KAI Tambah Perjalanan KA Reguler dari dan ke Jakarta, Simak Jadwal Lengkapnya

“Kami minta pembayaran sampai 7 tahun karena kami sebelumnya telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1 triliun dan akan jatuh tempo pada 2022,” urainya.

Didiek menerangkan rencana perseroan melunasi dana talangan secara mencicil akan dimulai 2022 hingga 2027.

KAI akan membayar cicilan pada 2022 pinjaman pokok Rp200 miliar, kemudia 2023 sebesar Rp300 miliar, 2024 senilai Rp500 miliar, 2025 sebesar Rp750 miliar, 2026 senilai Rp750 miliar, dan 2027 pelunasan sebesar Rp1 triliun.

Perlu diketahui, pemerintah juga berinvestasi dana talangan ke Perum Bulog (Rp 13 triliun), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Rp8,5 triliun), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Rp 3 triliun), Perum Perumnas (Rp650 miliar), dan PTPN (Rp 4 triliun).