Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPK menyebutkan, ada masalah menahun terjadi di aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dari sisi pembayaran uang pensiun.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, bagian dari gaji mereka diambil untuk dikumpulkan melalui akumulasi iuran pensiun.

"Iuran pensiun ini sebagian letakan di Taspen dan Asabri. Logikanya akumulasi ini dibayarkan ketika mereka pensiun, tapi dalam praktiknya ternyata pembayarannya dengan APBN," ujarnya saat teleconference, Selasa (21/7/2020).

Baca: Penjelasan BPK Soal Aliran Uang Negara ke Rekening Pribadi di Kemenhan

Maka itu, Agung menjelaskan, BPK menilai ini adalah bagian penting untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan reformasi pengelolaan dana pensiun.

"Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan kita temukan identifikasi masalahnya semenjak 2016," katanya.

Baca: BPK: Ada 5 Kementerian dan Lembaga yang Simpan Uang Negara di Rekening Pribadi 

Sementara itu, BPK sudah mulai melakukan penyesuaian melalui titik masuk ke reformasi pengelolaan dana pensiun tersebut pada tahun ini.

"Sudah ada pintu masuk untuk melakukan pembenahan dan pembenahannya bukan hanya pembenahan kecil, tapi bersifat sistemik. Bahkan reformasi pengelolaan dana pensiun, ini bagian penting juga, kita dorong sebagai pintu masuk termasuk menyelesaikan permasalahan di Jiwasraya," pungkas Agung.