TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendorong penyelesaian perpanjangan Generalized System of Preference (GSP) untuk mendongkrak ekspor ke Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menilai GSP sangat penting melalui skema ini Indonesia mendapatkan pengurangan tarif sehingga diharapkan mendorong volume ekspor.

“Dampaknya cukup baik. Berdasarkan data kami, pada 2018 nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP naik 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar. Pada tahun lalu meningkat lagi hingga lebih dari US$ 2,5 miliar,” kata Jerry, Kamis (23/7/2020).

Baca: Permintaan Ekspor Tinggi, Ungkit Manisnya Agribisnis Pisang

Jerry mengakui masih ada hambatan dalam percepatan perundingan GSP yakni permintaan AS agar Indonesia mengubah kebijakan data transaksi dagang dan impor hortikultura.

“Ada banyak isu dalam pembahasan GSP ini. Sebagian besar sudah kita selesaikan, tinggal dua itu. Jadi kita optimis yang dua itu juga bisa kita selesaikan," ujarnya.

Upaya penyelesaian isu-isu GSP telah dilakukan secara maraton baik secara internal maupun dengan mitra, dalam hal ini AS. Perundingan sudah digelar sejak akhir 2019.

Seperti diketahui AS, melakukan peninjauan kembali (review) terhadap negara-negara penerima fasilitas GSP, termasuk Indonesia.

Perundingan sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19 namun kemudian segera dilanjutkan Kembali.

Baca: Bawang Merah Produksi Petani Probolinggo Ekspor Perdana ke Thailand

AS, menurut Jerry, juga berkepentingan dengan banyak produk-produk Indonesia yang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif.

Mereka ingin produk-produk AS juga lebih mudah masuk ke Indonesia.

“Jadi keuntungannya ada di kedua belah pihak. Bukan hanya adanya kemudahan eksportir Indonesia, tapi sebenarnya Amerika Serikat juga diuntungkan. Produk-produk hortikultura, dairy, kedelai dan lain-lain dari Amerika itu volumenya besar. Dengan GSP ekspor-impor kedua negara akan berjalan lebih baik," tuturnya.

Menurut Jerry, prinsip resiprokaltersebut selalu ditekankan Presiden Joko Widodo dalam setiap perundingan.

Indonesia memahami AS ingin mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, Indonesia juga ingin keuntungan dari negara mitra.

“Prinsip ini sesuai dengan paradigma terbaru perdagangan internasional yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi, baik dalam proses, hasil maupun dampaknya harus mencerminkan keadilan itu.” ujarnya.