Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida meminta pemerintah memberikan relaksasi kebijakan khususnya untuk rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Untuk subsidi MBR kita ketahui ada beberapa permasalahan yakni peraturan Permen 20/2019 mengenai disyaratkan ketersediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum)," kata Totok dalam webinar bertajuk akselerasi pemulihan properti, Kamis (23/7/2020).

Bahkan Totok mengaku mendengar adanya surat edaran terkait syarat ketersedian PSU 100 persen.

"Kita harapkan ada relaksasi karena dalam pandemi Covid-19 ini kita perlu percepatan untuk mencapai target rumah subsidi," ucapnya.

REI juga menyoroti masalah Keputusan Menteri PUPR nomor 242/2020 mengenai syarat penghasilan adalah maksimal Rp 8 juta take home pay.

Baca: Kebijakan Ekonomi Jokowi terkait Corona: Potongan Cicilan Rumah Subsidi hingga Kelonggaran Kredit

Menurut Totok, hal ini menyulitkan seperti di Provinsi Papua yang biaya hidup sehari-harinya sudah tinggi.

"Masyarakat di Papua memerlukan biaya tinggi untuk memenuhi kehidupan. Saya ambil contoh di Papua karena di sana realisasi tidak sampai lima persen terhadap rumah MBR subsidi," paparnya.

Totok menambahkan perlunya tindak lanjut untuk program perumahan untuk ASN TNI/Polri dengan maksimal KPR Rp 500 juta.

"Harapan REI agar fasilitas perumahan ASN TNI/Polri ini mendapat fasilitas PPN 0 persen dan PPh 1 persen. Kemudian suku bunga KPR mengikuti pasar tuturnya.

Terakhir, REI mendorong ketersedian rumah subsidi MBR melalui kebijakan hunian berimbang.

Totok mengharapkan hunian berimbang ini tidak satu hamparan jadi bisa menyeluruh.

"Teman-teman panelis yang hadir saya harapkan bisa kolaborasi dengan teman-teman pengembang di daerah. Kami harapkan adanya kolaborasi dan saling melakukan bisnis khususnya di MBR," tuntasnya.