Laporan wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak pandemi covid-19 yang menggempur sejumlah sektor perekonomian, kalangan pelaku UMKM wajib tetap mendapat prioritas penanganan.

Sebab, sektor ekonomi kerakyatan ini termasuk paling banyak terdampak langsung dan potensial mendorong terus berputarnya roda ekonomi bangsa.

Baca: Strategi Risma Kuatkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Baca: Hasto: Penguatan UMKM Di Tengah Pandemi Adalah Sikap Ideologis PDI Perjuangan

Berbagai pihak sudah banyak bicara UMKM, tapi pengaruh dan hasilnya masih terasa minimalis.

Karena itu, fokus ke berbagai inovasi produk mulai dari hulu hingga hilir produk barang dan jasa UMKM sangat butuh solusi nyata serta menaikkan kelas terkait peran maupun fungsi strategis Kementerian Koperasi dan UMKM juga amat mendesak diwujudkan.

Anggota DPR Marwan Jafar mencontohkan adanya data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, baru sekitar 13 persen atau sebanyak 8 juta pelaku UMKM yang terhubung menggunakan pemasaran online.

Artinya, kementerian punya pekerjaan rumah besar atau 87 persen lagi buat melakukan penetrasi pasar secara online, pendampingan teknis inovatif, termasuk aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar.

"Selain itu kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM harus selalu bersinergi, berkoordinasi untuk terus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan buat menggalakkan maupun mewujudkan bisnis secara inovatif yang berdaya jual tinggi. Melalui upaya-upaya ini barulah pekerja UMKM mendapat solusi nyata," ujar Marwan, Senin (27/7/2020).

Menurut catatan atau dokumentasi beberapa media, pada diskusi virtual bertajuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor UMKM beberapa waktu lalu Marwan yang juga anggota Komisi VI DPR RI sudah mengingatkan, terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya peran kontributif oleh puluhan juta pelaku UMKM di tengah maupun pascapandemi harus tetap mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder dan shareholder.

Bersama narasumber pelaku UMKM, peneliti dan kementerian, ia telah menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas, termasuk dukungan anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran, ekspor serta beberpa aspek teknis penting lain.

Sisi lain, selama ini anggaran UMKM tidak pernah naik, karena sejumlah sektor ini juga ditangani kementerian lain.

Harusnya Kementerian Koperasi dan UKM mampu jadi konduktor atau dirigen yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM.

"Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," kata Marwan Jafar.

Karena itu, pihaknya akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di
tanah air.

Konkretnya, DPR siap mem-back-up penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah buat mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap pelaku UMKM.

Mantan Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki Rp 1 triliun memang masih kurang bahkan tidak ada artinya. Itu sebabnya Kemenkop-UKM harus diubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan. (Willy Widianto)