Kedua, intervensi hulu sampai hilir pada sektor UMKM, khususnya sektor primer dan ekspor, mengingat sumbangsih UMKM pada PDB sebesar 60 persen.

"Evaluasi terhadap intervensi sektor UMKM pada tahun ini adalah keterlambatan penyaluran likuiditas. Pembatasan sosial dimulai Per Maret 2020, tetapi penyaluran bantuan likuiditas untuk UMKM melalui penempatan dana pemerintah pada perbankan baru mulai Juli 2020," ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan bantuan ini berkonsekuensi menahan laju pemulihan ekonomi. Per Juli 2020 survei ADB, dari 60 juta UMKM sebanyak 48,6 persen diantaranya sudah tutup usaha.

Ketiga, mitigasi terhadap seluruh resiko keuangan yang dihadapi oleh BUMN.

Sebab kegagalan aksi korporasi BUMN ditahun sulit seperti saat ini, apalagi BUMN strategis akan berkonsekuensi pada penggunaan APBN sebagai "last resort”.

"Secepatnya pula, pada tahun ini seluruh tanggungan pemerintah terhadap BUMN segera di selesaikan, sehingga pertanggungan tidak berefek hingga tahun depan," katanya.

Keempat, kebijakan fiskal ekspansif melalui penambahan utang pemerintah pada tahun depan harus mampu dikompensasi dengan peningkatan rasio penerimaan negara, baik pajak maupun non pajak.

Untuk itu, berbagai kemudahan dan insentif perpajakan tahun depan harus mulai selektif.

Hanya sektor-sektor strategis dan perlu recovery dari dampak covid-19 yang mendapat fasilitas perpajakan.

Target penambahan penerimaan pada tahun depan sebagai bukti belanja pemerintah harus punya dampak ekonomi.

Salah satu ukuran punya dampak ekonomi adalah bertambahnya basis penerimaan.

Bila rasio utang naik, tapi rasio penerimaan tidak naik dalam beberapa tahun fiskal menandakan belanja pembangunannya tidak produktif.

"Kita memaklumi, penerimaan tahun ini, khususnya sektor perpajakan turun. Turunnya perpajakan tahun ini memang kita rencanakan," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menegaskan penurunan penerimaan perpajakan tahun ini juga sebagai konsekuensi dari fasilitas perpajakan yang digunakan untuk membantu pelaku usaha.