Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Buka Akses UMKM Melantai di Bursa Saham

Banggar DPRD mendorong otoritas keuangan dan pemerintah membuka akses pembiayaan sektor UMKM melalui bursa saham UMKM yang aksesibel di lantai bursa

Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Buka Akses UMKM Melantai di Bursa Saham
Tribunnews/JEPRIMA
Pekerja saat mengangkat kerupuk yang telah di jemur di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan kerupuk di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/7/2020). Pemerintah menyalurkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM, per 21 Juli 2020, mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59 persen dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Tribunnews/Jeprima 

Sebab APBN 2021 akan menjadi faktor kunci dalam orkestra pemulihan ekonomi nasional.

Untuk itu, dia menyarankan agar APBN 2021 fokus pada beberapa hal.

Pertama, menjaga kelangsungan program Bantuan Sosial (Bansos) yang beragam. Program ini untuk menjaga daya beli rumah tangga kelompok bawah.

"Kebijakan ini harus ada dengan pembaruan data dan efisiensi penyaluran. Sehingga program Bansos efektif sebagai automatic stabilizer," ucapnya.

Kedua, intervensi hulu sampai hilir pada sektor UMKM, khususnya sektor primer dan ekspor, mengingat sumbangsih UMKM pada PDB sebesar 60 persen.

"Evaluasi terhadap intervensi sektor UMKM pada tahun ini adalah keterlambatan penyaluran likuiditas. Pembatasan sosial dimulai Per Maret 2020, tetapi penyaluran bantuan likuiditas untuk UMKM melalui penempatan dana pemerintah pada perbankan baru mulai Juli 2020," ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan bantuan ini berkonsekuensi menahan laju pemulihan ekonomi. Per Juli 2020 survei ADB, dari 60 juta UMKM sebanyak 48,6 persen diantaranya sudah tutup usaha.

Ketiga, mitigasi terhadap seluruh resiko keuangan yang dihadapi oleh BUMN.

Sebab kegagalan aksi korporasi BUMN ditahun sulit seperti saat ini, apalagi BUMN strategis akan berkonsekuensi pada penggunaan APBN sebagai "last resort”.

"Secepatnya pula, pada tahun ini seluruh tanggungan pemerintah terhadap BUMN segera di selesaikan, sehingga pertanggungan tidak berefek hingga tahun depan," katanya.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas