Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Buka Akses UMKM Melantai di Bursa Saham

Banggar DPRD mendorong otoritas keuangan dan pemerintah membuka akses pembiayaan sektor UMKM melalui bursa saham UMKM yang aksesibel di lantai bursa

Banggar DPR RI Dorong Pemerintah Buka Akses UMKM Melantai di Bursa Saham
Tribunnews/JEPRIMA
Pekerja saat mengangkat kerupuk yang telah di jemur di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan kerupuk di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/7/2020). Pemerintah menyalurkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM, per 21 Juli 2020, mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59 persen dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Tribunnews/Jeprima 

Keempat, kebijakan fiskal ekspansif melalui penambahan utang pemerintah pada tahun depan harus mampu dikompensasi dengan peningkatan rasio penerimaan negara, baik pajak maupun non pajak.

Untuk itu, berbagai kemudahan dan insentif perpajakan tahun depan harus mulai selektif.

Hanya sektor-sektor strategis dan perlu recovery dari dampak covid-19 yang mendapat fasilitas perpajakan.

Target penambahan penerimaan pada tahun depan sebagai bukti belanja pemerintah harus punya dampak ekonomi.

Salah satu ukuran punya dampak ekonomi adalah bertambahnya basis penerimaan.

Bila rasio utang naik, tapi rasio penerimaan tidak naik dalam beberapa tahun fiskal menandakan belanja pembangunannya tidak produktif.

"Kita memaklumi, penerimaan tahun ini, khususnya sektor perpajakan turun. Turunnya perpajakan tahun ini memang kita rencanakan," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menegaskan penurunan penerimaan perpajakan tahun ini juga sebagai konsekuensi dari fasilitas perpajakan yang digunakan untuk membantu pelaku usaha.

"Namun capaian rasio pajak kita memang cenderung menurun beberapa tahun ini," ucapnya.

Kelima, bauran kebijakan fiskal dan moneter, terutama skema burden sharing pada tahun depan perlu di kembangkan kerjasamanya antara pemerintah dan BI.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas