Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi yang dapat terjadi akibat pandemi Covid-19.

Awiek, begitu dia disapa, mengatakan sejumlah negara yang sebelumnya dikenal memiliki ekonomi kuat seperti Jerman, Hongkong, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan, bahkan harus mengalami resesi ekonomi.

Maka bukan tak mungkin, kata dia, Indonesia juga bisa mengalami hal yang sama jika tidak memiliki strategi yang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca: Covid-19 Terus Meningkat, Sandi Ingatkan Indonesia Segera Hadapi Resesi Ekonomi

"Guna mencegah atau menghambat terjadinya resesi ekonomi, pemerintah Indonesia perlu melakukan sejumlah upaya diantaranya adalah mempercepat realisasi stimulus kesehatan dan ekonomi secara paralel," ujar Awiek, dalam keterangannya, Senin (3/8/2020).

Dia mencontohkan per 23 Juli 2020 stimulus kesehatan baru terealisasi 7 persen, sedangkan untuk UMKM baru 25 persen. Menurutnya itu disebabkan adanya hambatan birokrasi dan masih adanya ego sectoral.

Baca: Enam Negara Ini Sudah Masuk ke Jurang Resesi: Mulai Amerika Serikat, Korsel, hingga Singapura

Awiek mengatakan hambatan itu perlu ditangani secara serius. Pasalnya sektor UMKM bisa menjadi andalan untuk menggerakkan laju perekonomian yang selama beberapa bulan terakhir mandek.

Apalagi, kata dia, selama ini UMKM terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pada beberapa krisis ekonomi sebelumnya bisa menopang perekonomian.

"Selain itu UMKM selama ini tidak banyak terintegrasi dengan sistem global, sehingga bisa bertahan di tengah goncakan perekonomian global," kata dia.

Politikus PPP tersebut turut mengharapkan adanya pembentukan komite pemulihan ekonomi hingga stimulus fiskal dan non fiskal yang berfokus pada serapan tenaga kerja.

Baca: Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Yakin Indonesia Mampu Hindari Jurang Resesi

"Kami juga mengharapkan komite pemulihan ekonomi yang baru dibentuk dapat bekerja maksimal dan transparan. Berikutnya adalah stimulus fiskal dan non fiskal yang sebaiknya fokus pada serapan tenaga kerja," jelasnya.

"Pemberian keringanan pajak yang besar pada perusahaan juga diharapkan tidak lagi memunculkan penyerapan pegawai baru atau setidaknya tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja (PHK)," pungkas Awiek.