TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku sedang mengkonfirmasi terjadinya kebocoran data yang menimpa perusahaan di Indonesia.

Kali ini melanda industri keuangan, tepatnya perusahaan multifinance, KreditPlus.

"Kami sedang meminta konfirmasi kepada KreditPlus terkait dengan pemberitaan medsos tersebut," kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, kepada Kontan.co.id, Selasa (4/8/2020) malam.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominmfo) juga meminta klarifikasi dan laporan dari pengelola platform digital KreditPlus atas dugaan data breach yang mengakibatkan kebocoran data nasabah. Sekaligus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pengguna.

Baca: Ratusan Ribu Data Nasabah Kreditplus Diduga Bocor & Dijual di Internet, Kini Dikabarkan Dihapus

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, telah mengirimkan surat ke KreditPlus. "Selain mengirim surat untuk mengklarifikasi hal itu sekaligus melaporkan ke Kominfo terkait isu kebocoran ini," katanya dalam siaran pers, Selasa (4/8).

Kementerian Kominfo, mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan akun masing-masing.

"Masyarakat sebaiknya rutin mengganti password dan tidak mudah percaya dengan pihak lain yang meminta password maupun kode one time password (OTP)," kata Samuel.

Kontan.co.id berupaya menghubungi Direktur KreditPlus, Peter Halim melalui pesan singkat untuk meminta konfirmasi. Tapi belum ada jawaban. KreditPlus adalah brand dari PT. Finansia Multi Finance mendirikan brand Kreditplus.

Baca: Telkomsel Siap Bantu Polisi Terkait Dugaan Kebocoran Data Denny Siregar

KreditPlus menyediakan pembiayaan multiguna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan.

Sangat Berbahaya Untuk Nasabah

Dalam keterangannya, pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa informasi yang bocor ini adalah data sensitif yang sangat lengkap, ini sangat berbahaya untuk nasabah.

Karena dari kelengkapan data nasabah KreditPlus ini memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan tindak kejahatan yang lainnya.

“Masalah utama di tanah air belum ada UU yang memaksa para penyedia jasa sistem elektronik ini untuk mengamankan dengan maksimal data masyarakat yang dihimpunnya.

Sehingga data yang seharusnya semua dienkripsi, masih bisa dilihat dengan mata telanjang,” jelas chairman lembaga riset siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Baca: Pasca Terjadinya Kebocoran Data Pengguna, CEO Tokopedia Kirimkan Surat Resmi pada Seluruh Pengguna