Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata dengan sejumlah insentif.

Adapun stimulus yang ditetapkan pemerintah adalah berbagai insentif subsidi atau pengurangan pajak penghasilan (PPh).

“Insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata serta bidang usaha ekonomi kreatif seperti periklanan, perfilman dan lainnya,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta dalam webinar tentang Pariwisata dalam Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Baca: Komisi VI Sarankan BUMN Pariwisata Tidak Masuk ke Holding Aviasi

Baca: Thailand Belum Mau Buka Pariwisata Internasional di Tahun 2020, Ini Sebabnya

World Tourism Organization menyatakan, pariwisata adalah sektor yang paling parah terdampak pandemi.

Menurut data dari Kemenparekraf, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia diprediksi menurun menjadi 5 juta orang dari sebelumnya 16 juta orang pada 2019.

Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara diprediksi turun menjadi 120 juta orang dari 303 juta tahun lalu.
Dampaknya, terjadi pendapatan devisa akan turun dari target sejumlah 21 miliar US dollar menjadi 15 miliar dolar AS.

Febry menegaskan KSP berperan mensinergikan sejumlah pihak agar sektor pariwisata kembali pulih.

Keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi menjadi sinyal positif dan membangun kepercayaan calon wisatawan. Langkah lainnya adalah membuka kembali sektor pariwisata di Bali secara bertahap mulai Juli lalu.

Direncanakan juga pembukaan destinasi wisata lainnya seperti Pulau Bintan, Bangka Belitung serta Banyuwangi di Jawa Timur.

“Tentunya pembukaan ini disertai dengan simulasi dan persiapan yang ketat,” ujarnya.

Untuk para pelaku industri parekraf, Febri mengharapkan sikap proaktif dalam mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah.

Pelaku industri ini juga harus mengubah pendekatan dan strategi berdasarkan perubahan perilaku masyarakat, yaitu dengan cara inovasi dan digitalisasi.

Selain itu, pelaku parekraf perlu melakukan optimalisasi sumber daya sesuai potensi pasar.

“Fitur-fitur produk komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan,” tambah Febry.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, Kemenkeu memberikan beberapa skema untuk mendukung upaya pemulihan.

Selain dukungan untuk sektor pariwisata sebesar Rp 3,8 triliun, Kemenkeu juga memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp0,4 triliun. Kemudian, hibah pariwisata senilai Rp 0,1 triliun. Sedangkan, kompensasi atau dukungan kepada pemda melalui dana cadangan dalam rangka pemulihan ini sebesar Rp 8,7 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Nunung Rusmiati menjelaskan, dalam lima bulan terakhir ini hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan.

Asosiasi itu menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi pandemik. Diantaranya, mengadakan Asia Inbound Talk Tourism setiap pekannya.

“Kami libatkan juga seluruh gubernur dalam upaya mempromosikan pariwisata,” jelasnya.