Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penghapusan BBM Premium Saat Pandemi Dinilai akan Menambah Beban Masyarakat

Barri menilai tidak selayaknya Pertamina memaksa beralih ke BBM jenis Pertamax yang notabene harganya jauh lebih mahal.

Penghapusan BBM Premium Saat Pandemi Dinilai akan Menambah Beban Masyarakat
/TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Ilustrasi: Anggota Dewan Sidak SPBU-Anggota Komisi II DPRD Kaltim meninjau SPBU jalan A Yani yang kehabisan stok Premium, karena menunggu stok pengisian, Senin (24/5) Sidak di sejumlah SPBU dikota samarinda guna mengecek penambahan BBM Premium, maupun solar sebanyak 240 kiloliter untuk kebutuhan warga. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dinilai akan menjadi polemik baru dan berpotensi mengganggu stabilitas publik.

Pemerhati Energi Kita Barri Pratama menilai tidak selayaknya Pertamina memaksa beralih ke BBM jenis Pertamax yang notabene harganya jauh lebih mahal, sehingga menambah beban masyarakat.

"Terlebih, kemampuan daya beli masyarakat sedang terpukul di tengah wabah Covid-19. Perlu diingat oleh Pertamina dan pemerintah bahwa tugasnya bukan hanya memastikan ketersediaan BBM saja, tapi juga harus melihat kemampuan masyarakat untuk membeli," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

Menurutnya, bukan hanya persoalan bisnis meraup untung besar dari penjualan Pertamax, namun juga harus melihat aspek pelayanan ke publik dari sisi Pertamina sebagai BUMN.

Ilustrasi bbm
Ilustrasi bbm (Net)

Kemudian lanjut Barri, penjualan BBM jenis Premium merupakan amanat Perpres Nomor 43 Tahun 2018 yakni BBM jenis Premium tersebut harganya dikendalikan oleh pemerintah.

Jika kebijakan penghapusan Premium dipaksakan maka hal tersebut dinilainya juga akan melanggar regulasi yang ada.

Lagipula, lanjut Barri, jikapun Perpres itu dicabut, pemerintah akan melanggar konstitusi lantaran mencabut perlindungan publik dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.

"Dengan Perpres 43, penentuan harga Premium di tangan pemerintah, karenanya Premium itu disebut BBM jenis penugasan. Kalau Premium dihapus, lalu apa perlindungan pemerintah kepada masyarakat atas fluktuasi pasar? Ini yang kita nilai akan melanggar konstitusi," katanya.

Baca: Pertamina Diskon Harga Pertalite Agar Masyarakat Tinggalkan BBM Premium, Berlaku di Provinsi Ini

Karena itu, dia meminta wacana penghapusan Premium oleh direksi Pertamina agar ditinjau ulang dan mempertimbangkan dari aspek sosial ekonomi masyarakat.

"Memang bisa saja BBM tersedia, ada jenis lain, misalkan Pertamax, tapi aspek kemampuan publik membeli bagaimana? Pertamax jauh lebih mahal, apalagi wabah Covid-19 ini membuat masyarakat paceklik, bisa bahaya, jadi kira-kira itu perlu dipikirkan ulang dan matang," ujar dia.

Sebelumnya, Pertamina berencana menghapus penggunaan BBM yang memiliki nilai oktan rendah yakni jenis Premium (RON 88) dan jenis Pertalite (RON 90).

Alasan Pertamina akan hapus BBM Premium dan Pertalite karena dinilai tidak ramah lingkungan.

Hal itu sesuai data dari Pertamina dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas