TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) optimis dapat merealisasikan target penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020.

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin saat jumpa pers dengan media asing di Kantor Presiden, Rabu (2/9/2020), menjelaskan hingga akhir tahun nanti, anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan COVID-19 ditargetkan dapat terserap ke dalam 6 program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Baca: Menristek Sebut Mutasi Virus Corona D614G Tak Ganggu Pengembangan Vaksin

Baca: Menristek Sebut Belum Ada Bukti Mutasi Virus Corona D614G Lebih Ganas dan Berbahaya

Baca: Erick Thohir: 93 Juta Rakyat Indonesia Akan Mendapatkan Program Vaksin Covid-19 Gratis

Keenamnya ialah program bidang Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Program Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda, serta Pembiayaan Korporasi. Untuk 4 program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN dengan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 400 triliun dengan realisasi per September ini mendekati Rp 200 triliun.

"Kami akan memastikan masyarakat termiskin di lapisan terbawah mendapatkan bantuan selama masa sulit ini melalui program Perlindungan Sosial. Kita juga akan fokus pada sektor UMKM, karena itu dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia, juga berkontribusi lebih dari 55 persen ekonomi nasional," ungkap Budi.

Pada program Perlindungan Sosial pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 204,95 triliun dan sudah terserap sebesar Rp 101,06 triliun atau 49,31 persen. Lalu pada sektor UMKM, anggaran yang harus disalurkan sebesar Rp 123,46 triliun dengan serapan Rp 52,03 triliun atau 42,14 persen.

Untuk Sektor K/L dan Pemda alokasi anggarannya sebesar Rp 106,5 triliun dan sudah terserap Rp 14,92 triliun atau 14,06 persen. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi tersedia anggaran sebesar Rp 53,60 triliun.

Dari realisasi saat ini, Budi menyebut hingga akhir tahun ini Satgas PEN harus bisa merealisasikan sisa penyaluran lagi yang sekitar Rp 218 triliun. Ia optimis anggaran tersebut akan tersalurkan dalam program-program yang akan membawa manfaat besar.

Ia merincikan program yang mendapat alokasi cukup besar ada pada Perlindungan Sosial, seperti Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp37,4 triliun. Realisasi saat ini sudah mencapai 71 persen dengan target penerima sebanyak 10 juta Kepala Keluarga (KK) termiskin.

"Kami yakin kami akan mencapai target penyaluran Rp 37 triliun hingga akhir tahun 2020. Saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp 27 triliun," katanya.

Ia menunjukkan melalui grafik, ada kenaikan realisasi sebesar 13 persen sejak Juli hingga September atau dalam 40 hari pertama sejak ia memimpin Satgas PEN bekerja.

Lalu program lain yang juga akan membawa dampak besar bagi masyarakat ialah Program Kartu Sembako. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 43,6 triliun dan terealiasi 62,5 persen dengan target sebanyak 20 juta KK atau sekitar 80 juta jiwa yang masuk kategori termiskin.

"Sejauh ini realisasi sudah tercapai sekitar Rp 27 triliun dari Rp 42 triliun anggarannya. Kami yakin ini dapat tercapai," tegas Budi.

Namun ia juga mengakui ada beberapa program Perlindungan Sosial yang masih terus diupayakan realisasinya dapat tercapai. Yakni Program Bantuan Langsung Tunai Desa dengan anggaran Rp 31,8 triliun dan realisasi tercapai sebesar 30 persen atau baru Rp 10 triliun.

Target penerima sebanyak 11 juta KK. Meskipun demikian penyalurannya tetap mengalami kenaikan 10 persen sejak diluncurkan pada Juli lalu.

"Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya. Daripada menyerahkan uang secara langsung pada masyarakat miskin di desa, yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa," jelasnya.

Lalu program lainnya yang perlu dibenahi yaitu pada sektor UMKM. Dalam Program Subsidi Bunga UMKM, anggaran yang disediakan sebesar Rp 35 triliun. Tetapi realisasinya baru tercapai Rp 3 triliun atau persentasenya 7,20 persen. Namun dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp 317 triliun.

"Kami menyadari mungkin anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM," jelas Budi.

Disamping itu ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Yang pertama menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi saat ini sudah mencapai 31,79 persen.

"Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp 27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya," jelasnya.

Lalu program selanjutnya yang baru diluncurkan ialah Subsidi Gaji pada para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Anggaran tersedia Rp 37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp 19 triliun atau 7,9 persen.

"Presiden berulang kali mengatakan untuk berjuang yang terbaik pada kuartal ini (ketiga) agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," sampai Budi.

Budi menginformasikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 14.500 triliun. Jadi jika dibagi 4, maka maka tiap kuartal sekitar Rp 3.600 triliun. Pada kuartal lalu ia mengakui ada pertumbuhan negatif, sebesar minus 5 persen.

"Jika kita katakan 5 persen dari Rp 3.600 triliun, yang mana didapati sekitar Rp 180 triliun, jadi jika kita bisa menyalurkan ke masyarakat sebesar Rp 180 triliun per kuartal, maka itu akan menutupi minus 5 persen GDP growth (pertumbuhan PDB)," tandasnya.