TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan superholding.

Menurut Arya, pembentukan superholding merupakan ide yang sudah lama diungkapkan. Bahkan, sejak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Soal ide mengenai super holding, ini kan ide lama sekali, periode sebelumnya pun sudah ada ide ini, tapi kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar BUMN itu bisa saling inline,” ujar Arya, Rabu (16/9/2020).

Baca: Dikritik Ahok Mulai Gaji Besar hingga Utang Perusahaan, Ini Jawaban Pertamina

Baca: Ahok Teriak Bubarkan KBUMN, Pengamat: Wacana Superholding Sudah dari Periode Pertama Jokowi

Arya menjelaskan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin terburu-buru dalam membentuk superholding. Erick, kata Arya, lebih memilih membentuk klaster-klaster atau subholding perusahaan plat merah.

“Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau (bentuk) superholding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri nih, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali,” kata Arya.

Arya menambahkan, Erick Thohir menginginkan rantai pasok antar BUMN berjalan dengan baik. Sebab, selama ini rantai pasok antar perusahaan plat merah belum berjalan dengan baik.

“Jadi itu mimpi besar kita ada superholding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu, Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end, suplai chain itu kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster dan DPR itu melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sindir Ahok, Stafsus Erick Thohir: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding"