Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ahok Teriak Bubarkan KBUMN, Pengamat: Wacana Superholding Sudah dari Periode Pertama Jokowi

Willy memandang keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

Ahok Teriak Bubarkan KBUMN, Pengamat: Wacana Superholding Sudah dari Periode Pertama Jokowi
Instagram @basukibtp/Tribunnews
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta Kementerian BUMN diganti menjadi superholding Indonesia Incorporation.

"Wacana superholding sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi. Menteri BUMN sebelum Erick (Erick Thohir,red), Rini Soemarno sudah menyusun roadmap pembentukan superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster, sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen," kata Willy, Rabu (16/9/2020).

Baca: Kementan Perkenalkan Manfaat Kartu Tani ke Petani Tanah Laut

Baca: Beberkan soal Kebobrokan Sistem di Pertamina, Ahok: Harusnya Kementerian BUMN Dibubarkan

Willy menambahkan, namun Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep superholding dan mengubahnya menjadi sub holding BUMN.

Menurutnya dari sisi strategi berbeda jauh dari yang dijalankan oleh Rini Soemarno.

"Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda," sebut dia.

Willy memandang keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

"Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus berubah menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman," tukasnya.

Sementara itu, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menanggapi adanya tuntutan dari serikat pekerja Pertamina terkait pengukuhan subholding yang dilakukan sepihak.

Arya menekankan bahwa Kementerian BUMN tidak melanggar aturan yang ada.

"BUMN sekarang memang sedang melakukan transformasi besar-besaran, supaya BUMN bisa menghadapi perkembangan-perkembangan dunia dan berguna bagi rakyat termasuk Pertamina memang kita lakukan transformasi," imbuhnya.

Ikuti kami di
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas